JAKARTA, BANPOS – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp 611,7 triliun hingga Oktober 2025. Jumlah tersebut 65,8 persen dari total pagu Rp 929 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program prioritas tersebut. Ia menilai berbagai program itu berkontribusi pada penguatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga
“Per Oktober 2025, realisasi anggaran telah mencapai Rp 611,7 triliun dari pagu Rp 929 triliun,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi November 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (20/ 11/2025) lalu.
Suahasil menjelaskan terdapat 17 program prioritas yang dibagi kedalam empat kategori, yaitu penguatan dan proteksi daya beli, pelayanan publik, stabilisasi harga dan produksi, serta sarana-prasarana publik dan produktivitas.
Kategori Penguatan dan Proteksi Daya Beli meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta KPM yang telah menyerap Rp 27,5 triliun dari pagu Rp 28,7 triliun (96 persen), Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 14,9 juta siswa menyerap Rp 23,8 triliun dari pagu Rp 27,7 triliun (86 persen), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) bagi 18,3 juta KPM telah menyerap Rp 54,1 triliun dari pagu Rp 58,4 triliun (93 persen).
Lalu, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 96,8 juta peserta sudah menyerap Rp 40,6 triliun dari pagu Rp 46,5 triliun (88 persen), Tunjangan Profesi Guru/Dosen (TPG/TPD) non-PNS bagi 1,2 juta penerima telah terealisasi Rp 16,5 triliun dari pagu Rp 21,2 triliun (78 persen), dan Program Perumahan untuk 212,6 ribu unit telah menyerap Rp 24,8 triliun dari pagu Rp 52,1 triliun (48 persen).
Kategori Pelayanan Publik meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 39,7 juta penerima menyerap Rp 32,7 triliun dari pagu Rp 71 triliun (46 persen), Program Cek Kesehatan Gratis untuk 57,2 juta peserta termasuk revitalisasi 32 rumah sakit sudah terealisasi Rp 5,6 triliun dari pagu Rp 9,3 triliun (60 persen), dan Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda untuk 165 sekolah baru menyerap Rp 1,4 triliun dari pagu Rp 10,2 triliun (13 persen).
Sedangkan, kategori Stabilisasi Harga dan Produksi meliputi subsidi non-energi termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pupuk bagi 9,5 juta petani menyerap Rp 59,5 triliun dari pagu Rp 104,5 triliun (57 persen), subsidi dan kompensasi energi bagi 42,5 juta pelanggan listrik bersubsidi menyerap Rp 255,5 triliun dari pagu Rp 394,3 triliun (65 persen).
Lalu, Lumbung Pangan untuk 2,2 juta hektare padi menyerap Rp 11,8 triliun dari pagu Rp 20,6 triliun (57 persen), dan Program Bulog dan cadangan pangan 2,1 juta ton beras/gabah terealisasi penuh Rp 22,1 triliun.
Selanjutnya, kategori Sarana-Prasarana Publik dan Produktivitas yang meliputi renovasi dan revitalisasi 12,5 ribu sekolah menyerap Rp 13,5 triliun dari pagu Rp 20 triliun (67 persen), pembangunan bendungan, irigasi, serta operasi dan pemeliharaan sarpras SDA menyerap Rp 11,9 triliun dari pagu Rp 23 triliun (52 persen).
Lalu, preservasi jalan dan jembatan terealisasi Rp 8,8 triliun dari pagu Rp 17,3 triliun (51 persen), dan program kampung nelayan, pergaraman nasional, dan budidaya ikan nila salin (BINS) mencapai Rp 1,6 triliun dari pagu Rp 2,6 triliun (62 persen).
Suahasil sebelumnya menyampaikan pemerintah berencana membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi penyerapan APBN, terutama terkait pelaksanaan program-program prioritas. Pembentukan satgas tersebut telah diusulkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Prabowo.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, pelaksanaan program prioritas perlu dilihat dari serapan anggaran dan kualitas pelaksanaannya. Ia menilai tingkat serapan hingga Oktober tergolong tinggi dan menunjukkan program berjalan. (*)
Discussion about this post