Oleh Budi Rahman Hakim, Ph.D.
Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Kita hidup di zaman ketika politik sering melukai. Setiap musim pemilihan, luka lama dibuka kembali: antarwarga berjarak, media sosial berubah jadi medan kemarahan, dan ruang publik kehilangan kelembutan. Padahal politik sejatinya diciptakan untuk menyembuhkan luka sosial, bukan menambahnya. Di Banten — seperti di banyak daerah lain — politik terlalu sering tampil sebagai panggung perebutan, bukan pelayanan. Kita melihat politik yang berisik, tapi jarang merasakan politik yang menenangkan.
Hannah Arendt, dalam The Human Condition (1958), menyebut politik sebagai the space of appearance — ruang di mana manusia menampakkan diri, berbicara, dan bertindak bersama demi dunia yang lebih layak dihuni. Politik, bagi Arendt, bukan sekadar perebutan kekuasaan, tapi cara manusia merawat dunia bersama. Namun, ketika politik kehilangan cinta dan tanggung jawab, ia berubah menjadi kekerasan simbolik — arena di mana suara paling keras mengalahkan suara paling benar.
Dalam konteks itu, kita membutuhkan politik yang menumbuhkan kembali kemampuan untuk merawat dunia. Politik yang menyembuhkan berarti mengembalikan fungsi kekuasaan sebagai ruang kasih sayang sosial, tempat keputusan publik tidak lahir dari dendam atau hasrat, tapi dari empati. Ini bukan idealisme kosong. Ini justru akar politik dalam tradisi ruhani Islam.
Al-Qusyairi dalam Risalah Qusyairiyah menulis bahwa seorang pemimpin sejati harus memiliki sifat rahmah — kasih yang meluas tanpa diskriminasi. Ia mencontohkan bagaimana Rasulullah SAW memimpin dengan kelembutan yang menyembuhkan: menegur tanpa merendahkan, mengoreksi tanpa menghukum, dan memimpin tanpa menindas. Dalam bahasa sufistik, rahmah adalah bentuk cinta yang aktif; ia bukan perasaan pasif, melainkan tindakan yang menghadirkan kesejahteraan batin bagi orang lain. Maka politik tanpa rahmah hanya akan menjadi administrasi yang dingin — efisien di laporan, tapi hampa di jiwa rakyat.
Buya Syafii Maarif pernah menulis dengan jernih: “Politik yang kehilangan etika adalah bencana kemanusiaan.” Dalam banyak pidatonya, Buya menegaskan bahwa politik Islam Indonesia bukanlah politik identitas atau dominasi, melainkan politik akhlak: kejujuran, kesederhanaan, dan pelayanan. Bagi Buya, politik seharusnya menjadi sarana ta’dib — pendidikan moral bagi masyarakat, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Karena itu, ia sering menyebut: “Negara harus menjadi guru moral, bukan hanya penjaga hukum.”
Sayangnya, kita justru menyaksikan politik yang kehilangan fungsi penyembuhnya. Politik kini lebih mirip laboratorium egosentris: setiap pihak merasa paling benar, setiap kritik dibalas kebencian, dan setiap perbedaan dianggap ancaman. Luka-luka sosial dibiarkan terbuka, dan rakyat kecil menjadi korban di antara retorika elite. Politik yang seharusnya mengobati malah menjadi sumber demam sosial yang tak kunjung reda.
Banten perlu memulihkan politiknya — bukan sekadar mempersiapkan kontestasi 2026, tetapi memulihkan jiwanya sebagai rumah kebersamaan. Pemimpin sejati bukanlah yang paling pandai berpidato, tapi yang paling tulus mendengarkan. Ia hadir bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk menenangkan. Politik yang menyembuhkan lahir dari pemimpin yang sabar, dari pejabat yang rela menahan diri agar rakyat bisa bernafas lega.
Dalam tradisi sufistik, kesembuhan tidak datang dari kekuatan, melainkan dari kasih. Al-Qusyairi menulis: “Rahmat Allah hadir di hati yang lembut.” Politik yang menyembuhkan adalah politik yang lembut — bukan lemah, tapi sadar bahwa setiap keputusan publik adalah bagian dari kehidupan manusia yang nyata. Setiap kebijakan menyentuh jiwa: ketika anggaran dipangkas, ketika proyek ditunda, ketika izin dikeluarkan — semua itu menyentuh kehidupan orang banyak. Maka, keputusan politik yang benar adalah yang lahir dari hati yang bersih dan pikiran yang jernih.
Politik yang menyembuhkan juga berarti memberi ruang bagi maaf. Arendt pernah menulis, “Forgiveness is the only way to reverse the irreversible.” Dalam politik, kesalahan pasti terjadi. Namun, bangsa yang besar adalah bangsa yang berani memaafkan — bukan melupakan, tetapi memulihkan. Politik Banten akan menemukan martabatnya jika ia mulai berani merajut kembali hubungan sosial yang rusak: antara rakyat dan pemerintah, antara elite dan masyarakat, antara wilayah yang tertinggal dan yang maju.
Kini, di penghujung November, setelah berbicara tentang keadilan, pengabdian, dan muhasabah kekuasaan, kita sampai pada kesimpulan sederhana: kekuasaan hanya bermakna bila ia menyembuhkan. Politik harus kembali menjadi obat bagi luka sosial. Karena itu, sudah saatnya Banten melahirkan model baru kepemimpinan — bukan kepemimpinan yang memerintah dari podium, tapi yang hadir seperti tabib: mendengar dengan empati, menegur dengan kasih, dan membangun dengan rasa.
Politik yang menyembuhkan adalah politik yang berjiwa. Ia lahir dari kesadaran bahwa manusia tidak butuh pemimpin yang sempurna, melainkan pemimpin yang membuat hidup terasa lebih manusiawi. Bila politik Banten mampu menuju ke arah itu, maka ia bukan hanya akan memerintah dengan hukum, tapi juga dengan hati. Dan mungkin di situlah, untuk pertama kalinya, rakyat akan merasakan bahwa kekuasaan bukan lagi beban — melainkan berkah. (*)
Discussion about this post