BOGOR,BANPOS – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/11). Rapat terbatas ini fokus membahas isu strategis penertiban dan penegakan hukum di sektor tambang ilegal dan hutan ilegal.
Pertemuan tersebut merumuskan hasil kerja Satgas dan rencana tindak lanjut penertiban kawasan hutan dan pertambangan. Presiden juga membahas konsekuensi hukum atas pelanggaran serta aktivitas ilegal di dua sektor vital tersebut, termasuk penanganan kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.
Ditekankan dalam keterangan resmi, Presiden Prabowo berkomitmen penuh menjalankan amanat konstitusi. “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” bunyi petikan caption akun Instagram Sekretaris Kabinet, Ahad (23/11).
Hal ini menjadi dasar kuat untuk menindak tegas segala bentuk eksploitasi kekayaan alam yang tidak sah. Pemerintah kini tengah menyiapkan langkah konkret dan terkoordinasi untuk menertibkan semua pelanggaran di sektor kehutanan dan pertambangan.
Rapat strategis ini dihadiri lengkap oleh jajaran kunci penegak hukum dan pengawas keuangan. Turut hadir Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana. (*)
Discussion about this post