SERANG, BANPOS – Bagi generasi milenial dan Gen Z yang tinggal di kota-kota besar Indonesia, nama Kota Serang mungkin lebih dikenal sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten yang sibuk.
Hiruk pikuk birokrasi dan deru kendaraan di jalanan protokol menjadi pemandangan sehari-hari.
Baca Juga
Namun, di balik wajah modernnya, Serang menyimpan narasi sejarah yang dramatis dan penuh intrik politik.
Jauh sebelum gedung-gedung pemerintahan berdiri tegak, wilayah ini hanyalah kawasan agraris yang sunyi, jauh dari gemerlap kekuasaan yang kala itu terpusat di pesisir utara.
Transformasi Serang menjadi sebuah kota penting tidak terjadi secara alami, melainkan melalui skenario besar pasca-runtuhnya sebuah dinasti Islam yang pernah disegani di Nusantara.
Pergeseran pusat kekuasaan dari Banten Lama ke Serang bukan sekadar perpindahan lokasi geografis, melainkan penanda perubahan fundamental dalam struktur sosial dan politik masyarakat Banten, sebuah transisi dari kedaulatan kesultanan menuju cengkeraman kolonialisme Barat.
Menengok ke belakang, akar sejarah ini bermula dari kejayaan Kesultanan Banten.
Didirikan pada tahun 1526 oleh Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati, Banten tumbuh menjadi kekuatan maritim yang menakutkan sekaligus mengagumkan.
Pesisir barat Pulau Jawa ini menjadi magnet bagi pedagang internasional, berkat posisi strategisnya yang menguasai Selat Sunda.
Selama berabad-abad, Banten Lama adalah jantung detak ekonomi dan penyebaran Islam.
Namun, roda nasib berputar drastis memasuki abad ke-19. Kejayaan itu perlahan meredup seiring dengan konflik internal yang menggerogoti istana dari dalam, serta tekanan eksternal yang semakin kuat dari kolonial Belanda melalui VOC.
Titik nadir bagi Kesultanan Banten terjadi pada momen bersejarah tahun 1813.
Saat itu, Letnan Gubernur Jenderal Inggris, Thomas Stamford Raffles, mengambil langkah radikal dengan memakzulkan Sultan Muhammad Safiuddin.
Peristiwa ini menjadi lonceng kematian bagi kedaulatan politik lokal, karena sejak saat itu kesultanan resmi dibubarkan.
Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan segera oleh pemerintah kolonial Belanda yang kembali berkuasa setelah Inggris hengkang. Mereka membutuhkan pusat kendali baru yang lebih efektif dan aman.
Pilihan pun jatuh pada Serang. Keputusan memindahkan pusat pemerintahan ke Serang didasari oleh pertimbangan militer dan administratif yang matang.
Lokasinya dinilai sangat strategis karena lebih dekat dengan Batavia (Jakarta) dan posisinya di pedalaman membuatnya lebih mudah dikontrol dibandingkan wilayah pesisir yang rawan penyelundupan dan serangan laut.
Serang dianggap memiliki potensi besar sebagai pusat birokrasi kolonial baru untuk mengawasi wilayah Banten secara keseluruhan.
Belanda kemudian merombak total wajah Serang. Dari sekadar lahan pertanian, Serang disulap menjadi kota administratif dengan gaya arsitektur kolonial yang kental dan intimidatif.
Tata ruang kota dirancang dengan sangat teliti untuk menunjang fungsi pengawasan.
Berbagai infrastruktur pendukung kekuasaan dibangun mengelilingi alun-alun kota, menciptakan sebuah pusat gravitasi baru.
Kantor residen, rumah asisten residen, kediaman bupati, penjara, pengadilan, kantor pos, hingga sekolah didirikan di sana.
Berdasarkan peta kuno dari abad ke-19, Serang digambarkan sebagai kota militer dengan desain tata ruang yang dirancang khusus untuk pengawasan ketat terhadap warga bumiputra.
Alun-alun bukan sekadar tanah lapang, melainkan menjadi simbol segregasi dan kekuasaan.
Di satu sisi alun-alun berdiri megah rumah penguasa Eropa, sementara di sisi lain berdiri rumah para bangsawan lokal yang telah ditundukkan dalam sistem birokrasi kolonial.
Pemisahan permukiman juga terlihat jelas dalam struktur demografi kota saat itu. Warga pribumi ditempatkan di pinggiran kota, membentuk klaster-klaster perkampungan seperti Kampung Serang, Kaloran, dan Kaujon.
Menariknya, wilayah pinggiran ini justru menjadi inkubator semangat perlawanan.
Kampung Kaujon, misalnya, dikenal dalam catatan sejarah sebagai basis kaum nasionalis pada abad ke-19, tempat di mana benih-benih perlawanan terhadap dominasi asing tetap terjaga meski pusat kekuasaan telah beralih tangan.
Hingga hari ini, jejak-jejak rekayasa sosial dan politik masa lalu tersebut masih dapat disaksikan.
Bangunan-bangunan bersejarah yang dibangun pada era transisi tersebut masih banyak yang bertahan, bersanding dengan struktur modern.
Masjid Agung Banten dan reruntuhan Keraton Kaibon tetap berdiri sebagai saksi bisu kejayaan masa lalu yang dipaksa runtuh.
Evolusi Kota Serang terus berlanjut melintasi zaman kemerdekaan hingga era reformasi. Puncaknya, sejak tahun 2000, Serang resmi menyandang status sebagai ibu kota Provinsi Banten, sebuah provinsi yang memisahkan diri dari Jawa Barat.
Status ini seolah mengukuhkan takdir Serang, kini Kota Serang, yang bermula dari desain kolonial menjadi pusat pemerintahan otonom di era modern.
Kini, Kota Serang tak hanya jadi pusat pemerintahan, tapi juga simbol transisi dari kejayaan kesultanan Islam menuju sistem kolonial, dan akhirnya menjadi pusat demokrasi daerah. (*)
Discussion about this post