SERANG, BANPOS – Pemerintah Kota Serang berencana menghapus anggaran program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) di tahun 2026.
Penghapusan itu tak lepas dari adanya kebijakan dari pemerintah pusat mengenai pemangkasan transfer ke daerah (TKD), yang kemudian berdampak terhadap kemampuan fiskal Kota Serang.
Baca Juga
Rencana penghapusan itu diungkapkan langsung oleh Kepala DPKP Kota Serang, Nofriady Eka Putra, pada Jumat (23/11).
“Tahun 2026 kemungkinan RTLH kita nggak ada. Anggaran kita nggak ada karena efisiensi anggaran,” katanya.
Meski dihapus, Nofri menegaskan bukan berarti Pemkot Serang tidak lagi memprioritaskan program tersebut.
Ia menerangkan, program rehabilitasi RTLH tetap akan dilaksanakan dengan pembiayaan yang bersumber dari lintas sektoral.
“Kita kalau mengandalkan anggaran dari Pemkot kan tidak mungkin ya. Jadi kita ada dari bantuan CSR, ada dari provinsi, dan kementerian gitu kita berupaya seperti itu,” terangnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Pemkot Serang mengajukan usulan perbaikan RTLH kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Usulan itu diajukan dalam surat Walikota Serang dengan nomor 600.2.1/2151-DPKP/X/2025.
Dalam permohonan tersebut Pemkot Serang mengusulkan perbaikan terhadap 1.031 unit RTLH dengan rincian: 825 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 206 unit lainnya untuk kategori pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
Total anggaran untuk pelaksanaan program tersebut mencapai Rp20,6 miliar. “Rumah itu tersebar di seluruh Kota Serang, di enam kecamatan,” katanya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, mengatakan, program rehabilitasi RTLH Kota Serang tetap berjalan hanya saja tidak lagi bertumpu pada DPKP Kota Serang melainkan di OPD lainnya seperti Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang.
“Ada di Dinsos. Ya tentu dengan pengurangan dana transfer ada beberapa anggaran yang tentu menyesuaikan dengan kemampuan pemerintah,” ucapnya, Minggu (23/11).
Nanang menyadari, kondisi fiskal Kota Serang menghadapi tantangan yang cukup berat.
Oleh karenanya ia mendorong seluruh OPD untuk berinovasi, salah satu caranya menjalin kerja sama dengan pihak swasta.
“Jadi kita mencari pembiayaan-pembiayaan di luar APBD Kota Serang,” tandasnya. (*)
Discussion about this post