JAKARTA, BANPOS – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel karena melakukan impor beras sebanyak 250 ton secara ilegal, tanpa ada persetujuan pemerintah pusat. “Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat. Tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda. Kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pandam, langsung disegel,” kata Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/11).
Baca Juga
Mentan menyampaikan beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada tanggal 16 November 2025, namun saat itu beras tersebut belum dilakukan pembongkaran. Kemudian, pada tanggal 22 November beras itu lalu dibongkar, lalu dibawa ke gudang perusahaan tersebut. Beras ratusan ton tersebut diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.
Mentan mengaku sedang menjalani perawatan infus ketika menerima kabar tersebut, namun langsung menghentikan perawatan demi memastikan tindakan cepat dilakukan sesuai arahan Presiden menjaga stabilitas pangan nasional.
Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor saat stok nasional melimpah harus dipatuhi seluruh aparatur negara, sehingga tindakan tegas terhadap pelanggaran menjadi kewajiban demi menjaga kehormatan bangsa. “Bapak Presiden sudah menyampaikan tidak boleh impor karena stok kita banyak. Seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” tegasnya.
Amran menegaskan stok beras Indonesia saat ini dalam kondisi sangat aman dan bahkan mencapai posisi tertinggi menjelang akhir tahun, sehingga impor ilegal sangat merugikan dan mencederai semangat kemandirian pangan. Ia juga mengapresiasi tim penegak hukum yang bergerak cepat menyegel beras ilegal tersebut, memastikan tidak ada satu pun butir beras yang keluar dari gudang sebelum proses hukum berjalan.
Mentan menyoroti kejanggalan proses impor karena rapat koordinasi di Jakarta baru dilakukan pada 14 November, sedangkan izin impor dari Thailand telah terbit sebelumnya sehingga menunjukkan indikasi perencanaan matang. “Belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi, Bapanas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” jelasnya.
Menurut Mentan, dalih harga beras Thailand dan Vietnam lebih murah tidak dapat dijadikan alasan, karena Indonesia berhasil menekan impor hingga stok nasional melimpah dan harga tetap terkendali tahun ini.
Amran mengungkapkan beberapa negara sebelumnya meminta kuota ekspor beras ke Indonesia, namun Presiden menolak karena produksi dalam negeri mencukupi, menunjukkan kepercayaan dunia terhadap kekuatan pangan Indonesia.
Ia menekankan tindakan ilegal ini mencederai nasionalisme, sehingga pemerintah mengusut tuntas pelaku termasuk perusahaan berinisial PT MSG yang diduga menjadi importir beras tanpa persetujuan sah. Amran menegaskan keputusan pengadilan nantinya akan menentukan nasib beras ilegal itu, namun sementara ini pemerintah memastikan beras tidak boleh keluar hingga seluruh proses penyelidikan diselesaikan.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan pangan, meminta masyarakat dan pelaku usaha menghormati kebijakan nasional, serta menghindari tindakan yang dapat merusak kehormatan Merah Putih. (*)
Discussion about this post