JAKARTA, BANPOS – Pemerintah Provinsi Banten mematangkan strategi pencegahan korupsi. Program ini bertujuan berjalan efektif di tengah masyarakat. Warga perlu memahami program tersebut dengan mudah.
Sehubungan dengan itu, Sekretaris Inspektorat Daerah Banten, Ratu Syafitri Muhayati, menghadiri pertemuan. Acara berlangsung di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan penting ini terlaksana , kemarin.
Selanjutnya, tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengadakan acara ini. Pertemuan ini menjadi rangkaian menuju Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Kehadiran perwakilan Banten menunjukkan komitmen serius daerah.
Pemprov Banten mendukung penuh program antikorupsi nasional. Kegiatan ini sekaligus persiapan akhir Banten. Pemprov Banten akan berpartisipasi aktif dalam peringatan Hakordia 2025.
Ratu menjelaskan fokus utama acara tersebut. Tema besar pertemuan itu adalah “Sinergi Komunikasi”. Acara ini menggabungkan dua peran penting di pemerintahan. Peran itu adalah Focal Point dan Humas (Hubungan Masyarakat).
Focal Point bertugas mengatur pelaksanaan program antikorupsi di daerah. Sementara itu, Humas menyebarluaskan semangat antikorupsi kepada masyarakat. Humas juga menyebarkan hasil kerja antikorupsi daerah.
Oleh karena itu, Ratu berharap terjalin kerja sama erat antara pusat dan daerah. Sinergi juga harus terjadi antara tim internal (Focal Point) dan tim komunikasi (Humas). Ratu menyatakan pesan antikorupsi akan sampai lebih efektif ke telinga masyarakat.
Ratu Syafitri Muhayati menegaskan pencegahan korupsi harus meluas. Upaya ini tidak boleh hanya menjadi pembahasan internal. Komunikasi antikorupsi harus tersampaikan kepada masyarakat luas.
“Aksi Pencegahan Korupsi tidak akan efektif jika hanya berjalan di ruang-ruang rapat. Perlu adanya penyampaian informasi yang jelas, terstruktur, dan tersampaikan dengan lugas kepada masyarakat,” tegas Ratu Syafitri. (*)
Discussion about this post