CILEGON, BANPOS – Pembahasan Rancangan APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap krusial. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon menegaskan bahwa penyusunan anggaran tidak boleh hanya sebatas formalitas angka, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga
Dalam rapat gabungan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), anggota Banggar Rahmatulloh menekankan perlunya perubahan cara pandang terhadap dokumen anggaran. Menurutnya, APBD adalah instrumen untuk menyelesaikan persoalan publik, bukan sekadar laporan keuangan rutin. “Keberhasilan RAPBD 2026 harus diukur dari kemampuannya mengatasi persoalan masyarakat dan meningkatkan daya saing kota, bukan sekadar dari penyusunan angka-angka,” ujarnya.
Dorong Inovasi Pendapatan Daerah
Salah satu sorotan Banggar adalah strategi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rahmatulloh mengatakan penyesuaian proyeksi pendapatan memang wajar, tetapi rasionalisasi tidak boleh berhenti pada penurunan target. Ia menilai pemerintah harus memperkuat tata kelola dan modernisasi sistem pemungutan pajak serta retribusi.
Banggar juga mendorong revisi Perda Pajak dan Retribusi yang lebih berkeadilan, termasuk insentif investasi yang benar-benar memperluas basis pajak dan membuka lapangan kerja.
Efisiensi dengan Fokus Layanan Publik
Rahmatulloh menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan pemangkasan membabi buta, tetapi pengalihan anggaran ke program yang berdampak besar. Ia menilai belanja langsung dalam RAPBD 2026 harus lebih dominan dibanding belanja tidak langsung, agar anggaran benar-benar dirasakan masyarakat. “Porsi anggaran untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi harus lebih besar daripada biaya operasional birokrasi,” tegasnya.
Konsistensi Perencanaan, Tutup Peluang Program Titipan
Banggar juga menyoroti pentingnya konsistensi antara RAPBD 2026 dengan dokumen perencanaan seperti KUA-PPAS, RKPD, dan RPJMD. Hal ini untuk mencegah masuknya program ‘titipan’ yang tidak sesuai perencanaan dan sering sarat kepentingan. “Ketidaksesuaian berisiko menyebabkan pembangunan tidak terarah dan pemborosan anggaran,” ujarnya.
Banggar meminta pemerintah menerapkan budget tagging untuk memastikan prioritas pembangunan benar-benar mendapat alokasi dana yang memadai. Menurut Rahmatulloh, komitmen hanya dapat dibuktikan lewat peningkatan anggaran pada sektor yang diprioritaskan.
Rahmatulloh menegaskan bahwa sikap tegas Banggar bukan bentuk oposisi, melainkan fungsi pengawasan agar APBD benar-benar pro-rakyat. “Setiap rupiah APBD harus dialokasikan untuk program relevan, produktif, dan berdampak terukur. Tujuan kita adalah Cilegon tumbuh dengan layanan dasar yang baik dan masyarakat yang sejahtera,” ujarnya.
Ia memastikan Banggar tetap terbuka untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah, namun tetap teguh menjaga akuntabilitas dan efektivitas anggaran sebagai amanah publik. (*)
Discussion about this post