SERANG, BANPOS – DPRD Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sepakat untuk mempercepat pembangunan daerah lewat penguatan belanja mandatori, pelayanan dasar, serta infrastruktur dalam pembahasan RAPBD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp10,14 triliun lebih.
Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengatakan seluruh pandangan fraksi telah dijawab secara substansial oleh Gubernur Banten Andra Soni.
“Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur terhadap pandangan-pandangan fraksi semuanya terjawab dalam rangka percepatan proses pembangunan di Provinsi Banten,” ujarnya di Kota Serang, Kamis (20/11/2025).
Ia menjelaskan DPRD dan Gubernur sepakat mengenai komposisi belanja daerah, termasuk alokasi pendidikan sebesar 36,1 persen serta belanja pegawai yang berada di bawah batas maksimal 30 persen.
“Artinya proses mekanisme penganggaran yang disampaikan oleh Pak Gubernur ini sudah on the track,” katanya.
DPRD memastikan pembahasan RAPBD 2026 akan dipercepat. “Insya Allah di hari Selasa depan kita akan segera melaksanakan paripurna keputusan terhadap RAPBD 2026,” ujarnya.
Fahmi juga menegaskan dukungan politik terhadap program Bangun Jalan Desa Sejahtera. “Sudah pasti. Infrastruktur itu kurang lebih hampir 23 persen, padahal seharusnya kita mencapai 40 persen. Prioritas utama adalah percepatan infrastruktur jalan,” katanya.
Ia menyebut konektivitas jalan provinsi, pertanian, dan kesehatan menjadi fokus.
Sementara, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pembahasan lanjutan dengan DPRD akan dibuat lebih mendalam. “Insya Allah pembahasan di KUA-PPAS sangat dalam dan komprehensif sehingga saya berharap pembahasannya bisa berlangsung tepat waktu,” ujarnya.
Ia menegaskan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas, termasuk SPM, infrastruktur pendidikan, dan sekolah gratis.
Menurutnya, pembangunan desa penting untuk mengurangi ketertinggalan wilayah, karena selama ini bagian yang termarginalkan. Dengan adanya program ini, pihaknya mendapat respons besar dari masyarakat.
Andra menekankan perlunya keberpihakan kepada Lebak dan Pandeglang.“Kita harus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, karena transfer dari pusat sudah tidak bisa dijadikan panduan,” ujarnya.
Rancangan pendapatan daerah ditargetkan Rp9,94 triliun lebih, sedangkan belanja daerah dianggarkan Rp10 triliun lebih.
Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp57,04 miliar lebih, yang bersumber dari perkiraan SILPA 2025 sebesar Rp195,54 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan berupa cicilan pokok utang jatuh tempo kepada PT SMI senilai Rp138,49 miliar lebih.
Sementara dalam struktur belanja tematik 2026, Banten mengalokasikan Rp940,13 miliar untuk Asta Cita, Rp409,24 miliar untuk Program 3 Juta Rumah, Rp298,84 miliar untuk penanganan inflasi, Rp951,97 miliar untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, dan Rp396,53 miliar untuk penanganan stunting.(ANTARA)
Discussion about this post