SERANG, BANPOS – Program pembangunan jalan lintas sebidang atau frontage Unyur di Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, kini menjadi sorotan tajam.
Rencana vital ini sempat tertunda sejak 2023, padahal izin dari pusat telah terbit. Bahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akhirnya mendapat teguran keras dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
Walikota Serang, Budi Rustandi, mengakui pembangunan frontage Unyur adalah prioritas mendesak. Ia menyebut program ini sudah masuk perencanaan pembangunan kota sejak tahun 2023.
Namun, program tersebut urung terlaksana karena kondisi fiskal Pemkot Serang yang belum memadai. Padahal, Kemenhub RI telah memberikan izin pemanfaatan lahan untuk proyek tersebut.
“Saya sebagai walikota sudah mendapat teguran dari Kemenhub,” ujar Budi pada Rabu (19/11/2025).
Budi menjelaskan bahwa izin tersebut sudah diberikan sejak 2023. Akan tetapi, hingga saat ini proyek pembangunan itu belum juga terealisasi. Politisi Partai Gerindra ini menilai keberadaan frontage Unyur sangat vital. Jalan lintas ini diperlukan untuk mengurai kemacetan parah yang sering terjadi di sana.
Terlebih, di lokasi tersebut terdapat perlintasan kereta api aktif. Kehadiran frontage Unyur diyakini akan mempermudah arus lalu lintas. Selain itu, proyek ini akan meningkatkan keamanan bagi masyarakat yang melintas.
“Sangat bermanfaat untuk masyarakat, karena frontage itu penting banget,” tegasnya.
Anggaran Dikurangi
Budi menambahkan, jika jalur tersebut tidak segera dialihkan, kemacetan akan semakin luar biasa. Anggaran Provinsi ‘Dikurangi’, Konsep Flyover Diusulkan.
Pembangunan vital ini dipastikan akan melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Anggaran proyek ini berasal dari APBD Provinsi Banten. Semula, kebutuhan anggaran proyek tersebut direncanakan sebesar Rp33 miliar. Namun, karena keterbatasan fiskal, terjadi efisiensi anggaran secara besar-besaran.
Anggaran pembangunan frontage Unyur dipangkas hingga Rp8 miliar. Alhasil, dana yang dialokasikan kini hanya sebesar Rp25 miliar. “Iya, itu kita iritin,” terang Budi.
Ia menyebut efisiensi dilakukan dengan menghilangkan bagian taman. “Itu juga sudah bagus sekali,” tambahnya, merujuk pada persetujuan dari Gubernur Banten.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, angkat bicara. Ia mengatakan, secara konsep, di lahan tersebut akan dibangun flyover atau jalan layang. Konsep flyover ini dianggap paling ideal mengingat adanya perlintasan kereta api.
Arlan Marzan menargetkan proses lelang proyek sudah berjalan pada bulan Desember tahun ini. Dengan demikian, pembangunan flyover diperkirakan dapat dimulai pada Februari 2026.
“Desember kita tender,” pungkasnya. “Januari atau Februari lah sudah kita mulai,” ucap Arlan optimis. (*)
Discussion about this post