JAKARTA, BANPOS – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang agar aman dari korupsi sekaligus tepat sasaran. Dana langsung masuk ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tanpa melalui pejabat eselon, sehingga makanan benar-benar sampai ke penerima manfaat.
“Apakah BGN ini ajang bancakan korupsi? Oh enggak bisa,” tegas Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, dalam konferensi pers virtual SDGs di Kantor Bappenas, Rabu (19/11/2025).
Baca Juga
Setiap SPPG menerima aliran dana sekitar Rp 440 juta untuk 10 hari operasional. Dana ini tidak bisa dicairkan sembarangan. “Yang bisa mengeluarkan uang di situ kami gunakan virtual account. Wakil yayasan menuliskan permintaan uangnya dan kepala SPPG meng-approve. Kalau mereka berselisih pendapat, maka tidak keluar uangnya. Jadi kami sudah buat sistem yang mencegah,” ujar Tigor.
Total anggaran MBG mencapai Rp 71 triliun per tahun, yang langsung ditransfer ke SPPG melalui bank Himbara, tanpa mampir ke rekening BGN. “Tidak ada lagi eselon-eselon satu mempunyai kekuatan atau power untuk melakukan pengadaan besar secara terpusat. Itu tidak bisa. Jadi korupsi sudah terjawab,” kata Tigor.
Meski begitu, BGN tetap mengawasi kualitas pelaksanaan. Sekitar 40 SPPG saat ini sedang dipantau karena tidak mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dan menimbulkan indikasi keracunan pangan.
“SPPG-SPPG yang jelek itu segera dipantau. Saat ini ada kurang lebih 40 dalam proses peringatan dan hukuman. Selama dua minggu tidak boleh jalan sampai bisa memperbaiki,” jelas Tigor.
Tigor juga menjelaskan kenapa program MBG tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada orang tua. “Kalau orang tua punya tiga anak, Rp15 ribu per anak itu sekitar Rp450 ribu, jadi Rp900 ribu per bulan. Kalau dikali 12 sekitar Rp10–11 juta. Kita tidak berikan uang tunai karena kami ingin memastikan makanan sampai ke anaknya.”
Sistem MBG yang diperbarui melayani 1,13 juta anak PAUD di 37 ribu kelompok, dan 625 ribu anak RA/TK di 14 ribu kelompok. Target total penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hingga kini, 15.363 SPPG telah melayani 45 juta penerima manfaat.
Program MBG juga mendorong ekonomi sirkular. Petani, peternak, dan nelayan diberdayakan sebagai sumber bahan pangan untuk SPPG, yang kemudian menyalurkan makanan ke penerima manfaat.
“Setiap petani, peternak, dan nelayan di satu wilayah harus diberdayakan menjadi sumber bahan pangan untuk dijual ke SPPG. Dari SPPG baru diedarkan ke ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak-anak sekolah. Inilah strategi dan struktur tata kelola besarnya,” papar Tigor.
Sementara itu,Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) menegaskan jumlah ahli gizi di Indonesia cukup untuk bertugas di SPPG dalam program. Menurut Ketua Umum DPP Persagi, Doddy Izwardy, lulusan ahli gizi dari setiap pendidikan itu mencapai 11 ribu orang setahun.
Namun, Persagi tak tahu secara rinci lokasi lulusan ahli gizi itu, sehingga kesulitan memberi tahu SPPG keberadaan ahli gizi. “Kami sudah mengonsolidasi DPD kami yang ada 35 di semua provinsi di Indonesia. Ada 500 lebih DPC-nya. Nah tadi dari Kementerian Kesehatan itu sudah mapping. Ada yang masih sukarela. Nah tapi itu pola-pola itu kan miliknya pemerintah daerah setempat, apakah mereka bisa pindah ke SPPG harus ada aturan dari bupati, gubernur,” tutur Doddy kepada awak media di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Doddy menjelaskan, Persagi dan BGN akan membahas isu serapan ahli gizi di setiap SPPG seluruh Indonesia dalam perjanjian kerja sama (PKS). Persagi dan BGN akan bersinergi dalam memetakan berapa kebutuhan ahli gizi di SPPG sehingga kedua belah pihak bisa mendapatkan angka pasti.
“Yang paling penting sih kami sudah berkomunikasi Asosiasi Perguruan Tinggi, sama yang vokasi, Poltekkes dan mereka tuh banyak lulusan-lulusan yang setiap tahunnya akan tamat,” tutur Doddy. (*)
Discussion about this post