JAKARTA, BANPOS – Kementerian Keuangan menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi serta mempercepat reformasi pro-investasi di hadapan para pelaku usaha dan investor Amerika Serikat pada The 13th US-Indonesia Investment Summit 2025, Senin (17/5) di Jakarta. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pemerintah bertekad menjadikan Indonesia sebagai mitra utama dan tepercaya bagi investor global.
Thomas memaparkan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap solid, tercermin dari pertumbuhan PDB 5,04 persen pada triwulan III, dengan target jangka menengah menuju 8 persen. Stabilitas ini turut diperkuat oleh surplus perdagangan yang berkelanjutan, kepercayaan pasar yang meningkat, tercermin dari rekor tertinggi indeks saham, serta penurunan yield Surat Berharga Negara. Dari sisi fiskal, pemerintah konsisten menjaga disiplin anggaran dengan defisit di bawah 3 persen PDB, sambil mengarahkan belanja negara pada sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. “Arah kebijakan kami jelas: mengeksekusi prioritas strategis pemerintahan sekaligus menjaga program sosial dan ketahanan ekonomi,” ujar Wamenkeu Thomas.
Baca Juga
Ia menekankan bahwa keberlanjutan pertumbuhan Indonesia ditopang oleh kolaborasi erat dengan sektor swasta, baik domestik maupun internasional. Karena itu, pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang lebih transparan, kompetitif, dan memberi kepastian usaha.
Agenda transformasi ekonomi menjadi fokus utama pemerintah, khususnya pada penciptaan nilai tambah dan penguatan daya saing. Beberapa sektor prioritas yang ditawarkan untuk kolaborasi strategis antara lain hilirisasi mineral, pengembangan energi terbarukan dan bioenergi, perluasan ekonomi digital termasuk infrastruktur pusat data dan pemanfaatan kecerdasan artifisial, serta pengembangan manufaktur bernilai tambah tinggi.
Untuk mendukung percepatan investasi, pemerintah terus memperkuat tata kelola dan ekosistem kebijakan melalui harmonisasi regulasi, reformasi perpajakan, penguatan kepatuhan, serta digitalisasi proses anggaran dan layanan. Pemerintah juga mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), mendorong pembiayaan inovatif, dan membentuk Satgas Debottlenecking guna mengurai hambatan struktural yang selama ini menghambat investasi.
Dengan kombinasi disiplin makroekonomi, reformasi struktural, dan perbaikan iklim usaha, Indonesia menegaskan kesiapan menjadi mitra investasi yang stabil, transparan, dan berorientasi jangka panjang bagi para investor global. (*)
Discussion about this post