CILEGON, BANPOS – Belanja modal dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD Kota Cilegon tahun 2026 mendapat sorotan dari DPRD karena dinilai belum mencapai angka ideal. Alokasi belanja modal yang dipatok sekitar Rp170 miliar, atau hanya 8,7 persen dari total belanja daerah, dinilai jauh dari standar umum yang berada di kisaran 15 hingga 30 persen. Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sokhidin, menyampaikan kritik tersebut usai pembukaan hearing RKA di Aula DPRD Cilegon, Senin (17/11). Ia menilai struktur belanja daerah harus ditata kembali agar lebih proporsional dan berpihak pada kebutuhan pembangunan. “Yang disoroti itu belanja modal yang hanya dipasang Rp170 miliar dengan persentase 8,7 persen. Idealnya di antara 15 sampai 30 persen,” ujarnya.
Selain belanja modal, Sokhidin juga menyoroti ketidakseimbangan antara postur belanja dan pendapatan daerah. Menurutnya, komisi-komisi DPRD perlu memberikan perhatian serius terhadap komposisi anggaran agar tidak didominasi belanja pegawai. “Belanja daerah sekarang ini paling besar terserap untuk belanja pegawai. Dengan efisiensi dan TKD yang berkurang, saya harap tunjangan ASN juga harus ikut dirasionalisasikan,” katanya.
Baca Juga
Ia mengingatkan agar pengalaman sebelumnya tidak terulang, ketika banyak program yang menyentuh kepentingan masyarakat justru terhambat karena struktur anggaran tidak tepat. “Jangan seperti yang kemarin, karena bisa-bisa nanti semua untuk masyarakat tidak kebagian,” tegasnya.
Sokhidin juga menyinggung penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD 2025. Target PAD dipasang hanya Rp980 miliar, lebih rendah dari angka di atas Rp1 triliun pada tahun-tahun sebelumnya. “PAD kita tidak memasang target lebih dari Rp1 triliun seperti sebelumnya karena faktanya tidak pernah tercapai. Kenapa dipasang Rp980 miliar? Itu pun belum tentu tercapai,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan perlunya optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang menangani sektor retribusi dan pajak, agar pendapatan daerah dapat meningkat. “Optimalisasi OPD yang berhubungan dengan retribusi dan pajak harus lebih dimaksimalkan supaya PAD kita bisa meningkat signifikan,” tandasnya. (*)
Discussion about this post