SERANG, BANPOS — Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk segera mengoptimalkan realisasi penyerapan anggaran belanja daerah, khususnya belanja modal. Hal ini dinilai penting agar manfaat pembangunan dapat lebih cepat dirasakan masyarakat, terlebih waktu akhir tahun tinggal sekitar satu bulan.
Berdasarkan data terbaru, realisasi belanja modal Pemkot Serang baru mencapai 51,83 persen dari total pagu sebesar Rp173,42 miliar. Kondisi ini membuat DPRD meminta percepatan langkah-langkah strategis agar serapan anggaran dapat meningkat signifikan.
Baca Juga
Muji, yang juga politisi Partai Golkar, menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Kota Serang untuk membahas strategi percepatan bersama OPD mitra kerja. Ia menargetkan realisasi belanja modal bisa mencapai 80 hingga 90 persen pada akhir tahun anggaran 2025. “Sehingga realisasi APBD 2025 ini sesuai harapan kita, paling tidak sekitar 80 atau 90 persen,” ujarnya.
Dorong Lelang Awal Tahun
Muji juga menekankan agar proses penyerapan belanja tidak lagi menumpuk di akhir tahun. Ia meminta Pemkot Serang mempercepat proses lelang sejak triwulan pertama. “Kami meminta di tahun 2026, sekitar Triwulan I sampai Triwulan II sudah dilakukan proses lelang, sehingga target realisasi bisa tercapai,” kata Muji.
Namun ia mengingatkan bahwa percepatan lelang tidak boleh mengabaikan proyeksi pendapatan dan kondisi kas daerah. Menurutnya, percepatan tanpa perhitungan matang bisa memicu masalah pencairan di kemudian hari. “Ini memang harus dilihat dari proyeksi keuangan dan cash flow. Jangan sampai realisasinya tercapai, tapi pencairannya terhambat,” jelasnya.
Sekda Serang Klaim Proyek Masih Berjalan
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, mengaku sedikit heran saat mendapat informasi bahwa serapan belanja modal baru berada di angka 51,83 persen. Ia menduga rendahnya angka tersebut karena sejumlah proyek masih dalam tahap pengerjaan sehingga pembayaran belum bisa dicairkan.
“Coba nanti saya cek lagi. Mungkin masih berjalan, ada yang belum dibayarkan biasanya. Paling lambat kan tanggal 25 Desember,” ujarnya.
Nanang menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong seluruh OPD untuk mempercepat penyerapan belanja modal agar manfaat pembangunan bisa segera dirasakan masyarakat. “Ya kita push lagi,” singkatnya. (*)
Discussion about this post