SERANG, BANPOS – Ratusan warga Bojonegara dan Puloampel, Kabupaten Serang melakukan aksi unjuk rasa mendesak penegakan aturan soal pertambangan. Eksploitasi tambang hingga angkutan tambang dinilai berjalan tanpa kendali dan merugikan masyarakat.
Berdasar pantauan BANPOS, ratusan massa yang merupakan gabungan warga Kecamatan Bojonegara dan Puloampel memulai aksi sejak pukul 09.00 WIB, Senin, 17 November 2025. Dimulai dari Kantor Kecamatan Puloampel, kemudian diikuti longmarch menuju Terminal Seruni di Kota Cilegon. Di sana, massa aksi yang berjumlah ratusan langsung bergerak mendekati pintu Tol Cilegon Timur.
Beberapa truk ODOL yang melintas pun diputar balik oleh aparat keamanan maupun massa aksi sebagai bentuk simbolik penolakan.
Massa aksi kemudian menggelar orasi secara bergantian melalui pelantang suara, menyampaikan berbagai aspirasinya
Mereka menyoroti dua isu utama: keberlangsungan aktivitas tambang di wilayah Kabupaten Serang dan kerusakan infrastruktur jalan akibat lalu lintas truk berat tersebut.
Perwakilan warga Puloampel, Luki Sosiawan, mengungkapkan bahwa masih banyak aktivitas tambang yang berlangsung tanpa pengawasan ketat dari pemerintah.
“Kita di sini jelas, merasakan dampak negatif, kena macet setiap hari. Kita menuntut agar Jalan Puloampel-Bojonegara selayaknya jalan nasional, bukan seperti jalan desa,” ujarnya.
Selain itu, perwakilan dari Srikandi Bojonegara Puloampel juga menyampaikan kekhawatiran terhadap eksploitasi tambang yang terus berlangsung.
Mereka menilai bahwa aktivitas ini telah menyebabkan kemacetan yang parah dan mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari, mulai dari mengantar anak ke sekolah hingga berbelanja di pasar.
Dalam orasinya, mereka menegaskan bahwa pemerintah harus segera turun ke lapangan untuk menyaksikan langsung kondisi masyarakat. “Tolong Pak Gubernur datang sekarang juga. Kalau enggak, kami yang datang ke kantor gubernur,” tegas mereka.
Mereka meminta agar aktivitas tambang dihentikan dan jalan diperlebar demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
Pengamanan aksi dilakukan secara ketat oleh aparat kepolisian untuk memastikan ketertiban. Aksi ini menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap implementasi regulasi dan pengawasan aktivitas yang selama ini berlangsung.(*)
Discussion about this post