PANDEGLANG, BANPOS – Petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), salah satunya SPPG Sindanglaya 2 di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Jumat (14/11). “Kegiatan IKL ini merupakan salah satu syarat bagi SPPG untuk dapat memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” kata Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan (Kesling) Dinkes Kabupaten Pandeglang, Yuli Sobari.
Yuli menjelaskan, terdapat tiga komponen utama yang harus dipenuhi SPPG untuk mendapatkan SLHS. Pertama, SPPG wajib melakukan pemeriksaan bahan pangan dan uji laboratorium air. Kedua, seluruh relawan harus memiliki sertifikat penjamah makanan. Ketiga, hasil IKL harus memenuhi standar. “Jika ketiga komponen itu telah dinyatakan layak, kami akan mengeluarkan rekomendasi untuk penerbitan SLHS,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa dokumen SLHS nantinya diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Baca Juga
Berdasarkan hasil IKL di SPPG Sindanglaya 2, Yuli menyebut tempat tersebut layak direkomendasikan mendapatkan SLHS. “Hasil IKL yang kami lakukan menunjukkan nilai 87,34 dan masuk kategori Memenuhi Syarat (MS). Hanya perlu beberapa perbaikan kecil dan penambahan sarana,” jelasnya. “Namun secara standar, SPPG ini sudah layak direkomendasikan menuju SLHS,” tambahnya.
PIC SPPG Sindanglaya 2, Iin Muhlisin, menyatakan pihaknya berkomitmen memenuhi seluruh kekurangan yang ditemukan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal. “Ada beberapa sarana yang harus kami lengkapi, dan kami siap menyelesaikannya,” ujarnya.
Iin menguraikan beberapa kekurangan yang harus dipenuhi, antara lain penambahan tempat sampah di setiap ruangan, pembuatan IPAL yang lengkap, memastikan tidak ada celah masuknya vektor penyakit, menyediakan sabun di wastafel, menyiapkan kartu stok bahan makanan, menyediakan tempat khusus untuk alat kebersihan, penambahan alat pemadam api ringan (APAR), pembuatan jalur evakuasi, serta melengkapi hasil pemeriksaan laboratorium air. “Target kami, seluruh kekurangan ini dapat diselesaikan dalam satu minggu ke depan karena ini merupakan kebutuhan penting bagi operasional SPPG,” tuturnya.
Sebelumnya, Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekertariat Daerah (Setda) Pandeglang ini menegaskan, dari total 50 dapur SPPG yang sudah beroperasi tersebut, baru 1 dapur yang sudah memiliki SLHS. “Ada delapan dapur SPPG sedang kita proses SLHS-nya,” tandas Doni.
Doni menyatakan, sudah membahas kaitan kondisi tersebut dengan berbagai pihak, baik dengan Satuan Tugas (Satgas) MBG, Bupati Pandeglang, Polres, Dandim 0601, dan SPPI (Sarjana Penggerak Pembanguan Indonesia). Dan semua menekankan, agar syarat-syarat SLHS segera dipenuhi. “Kami berharap, semua syarat-syarat yang dibutuhkan oleh dapur MBG segera dipenuhi. Karena, kami sudah membentuk tim untuk percepatan pembuatan sertifikat tersebut,” ujarnya. (*)
Discussion about this post