JAKARTA, BANPOS – Badan Gizi Nasional (BGN) terus berupaya menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sayangnya, ada kendala yang dihadapi. Salah satunya, BGN kesulitan mencari ahli gizi untuk ditempatkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG.
Kesulitan ini diungkap Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025). Dadan hadir didampingi Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang.
“Tadinya ahli gizi ini sulit mencari pekerjaan, sekarang menjadi salah satu profesi yang langka,” ucap Dadan, kepada wartawan, usai rapat tersebut.
Dadan menuturkan, keberadaan ahli gizi di SPPG saat penting untuk menjaga kualitas MBG yang dibagikan. Selain itu, ahli gizi juga berperan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang akan diolah menjadi menu MBG.
“Salah satu fungsinya menangkap potensi sumber daya dan kesukaan masyarakat lokal. Sebab itu, di setiap SPPG kita perlu tempatkan ahli gizi, tapi sekarang mulai langka,” ujar Dadan.
Untuk mengatasi hal ini, lanjut Dadan, Komisi IX DPR memberikan saran agar BGN mencari profesi terkait lain untuk menggantikan ahli gizi di dapur-dapur MBG. BGN bisa mencari lulusan program studi kesehatan masyarakat atau teknologi pangan.
“Kami mencari orang dengan keilmuan lain yang masih terkait,” tuturnya.
Dalam rapat, Komisi IX DPR juga mengusulkan ke MBN untuk memasang Global Positioning System (GPS) di mobil pengantar MBG. Tujuannya, untuk memastikan ketepatan waktu pengiriman, sehingga mengurangi kasus keracunan.
“Kalau perlu, dikasih GPS. Sehingga kita bisa nge-track, agar jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan,” saran Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Gerindra Mariana.
Dadan setuju. Menurutnya, langkah ini dapat membantu pengawasan dan memastikan makanan sampai ke lokasi tujuan tanpa keluar dari jalur distribusi yang sudah ditentukan. “Bagus, supaya bisa melacak, mobil ini di jalur yang tepat atau ke luar,” imbuhnya.
Rapat Dengar Pendapat ini beragendakan evaluasi program dan penyerapan anggaran MBG tahun 2025. Dalam paparannya, Dadan menerangkan, penyerapan anggaran BGN sudah sebesar Rp 43,4 triliun atau 61 persen dari total pagu sebesar Rp 71 triliun.
Dadan juga memaparkan update MBG. Saat ini, SPPG berjumlah 14.853 dan sudah menjangkau lebih dari 42 juta penerima di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan. Hingga November, BGN total telah memproduksi 1,8 miliar porsi MBG di seluruh Indonesia.
Penerima manfaat MBG bervariasi. Bayi di bawah lima tahun sudah hampir mencakup 1,8 juta orang, anak PAUD 1,1 juta, siswa Raudhatul Athfal 626 ribu, siswa TK 1,9 juta, siswa SD kelas I-III sebanyak 7,7 juta, siswa SD kelas IV-VI sebanyak 7,75 juta, ibu hamil 267 ribu, ibu menyusui 599 ribu, siswa SLB 77 ribu, santri pondok pesantren 316 ribu, dan kegiatan belajar masyarakat bukan sekolah formal 97 ribu.
“Jadi, ini sudah bervariasi mencakup total 420.451 kelompok seluruh penerima manfaat. Alhamdulillah sudah melebihi 50 persen dari total target kita tahun 2025. Target awal sebetulnya hanya 17,5 juta dengan 5.000 SPPG. Jadi sudah jauh melampaui dan akan mengejar 82,9 juta,” paparnya.
Soal kekurangan ahli gizi, Anggota Komisi IX DPR Neng Eem Marhamah Zulfa meminta BGN lebih fleksibel. Dia tidak ingin operasional SPPG terhenti hanya karena tidak tersedia ahli gizi.
Karena saat ini banyak SPPG susah mencari sarjana gizi dan ahli akutansi. Tidak mungkin program berhenti hanya karena tenaga itu tidak tersedia,” ucapnya.
Politisi PKB ini mengusulkan, kedua posisi tersebut diisi lulusan yang masih relevan dengan bidangnya. Jika sarjana akuntansi tidak ada, bisa digantikan oleh sarjana ekonomi. Jika sarjana gizi tidak tersedia, bisa direkrut dari bidang kesehatan yang relevan.
Meski demikian, dia mengingatkan, tenaga yang direkrut wajib memiliki sertifikasi resmi dari Badan Standardisasi Nasional (BSN). Artinya, kebijakan fleksibel ini hanya untuk melancarkan program, bukan mengurangi kualitas SPPG. (*)
Discussion about this post