JAKARTA, BANPOS – Dalam suasana khidmat peringatan Hari Pahlawan, di Istana Negara, Senin (10/11/2025), Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh bangsa dari berbagai latar perjuangan. Mulai dari pemimpin negara, ulama, diplomat, hingga aktivis buruh perempuan.
Penganugerahan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025, sebagai bentuk penghargaan negara kepada sosok-sosok yang berjasa menjaga kedaulatan, persatuan, dan kemanusiaan bangsa.
Sepuluh tokoh penerima gelar tahun ini adalah K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto, Marsinah, Prof. Mochtar Kusumaatmadja, Hajjah Rahmah El Yunusiyyah, Jenderal (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah.
Refleksi Baru Bangsa
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, langkah Presiden Prabowo mengangkat tokoh-tokoh lintas zaman ini mencerminkan cara baru bangsa menghormati sejarahnya secara utuh.
“Gelar Pahlawan Nasional tahun ini punya makna mendalam: negara mengakui bahwa kepahlawanan lahir dalam banyak bentuk. Dari stabilitas dan pembangunan, perjuangan untuk kebebasan, hingga keberanian menegakkan keadilan sosial,” ujarnya, Senin (10/11/2025).
Menurut Trubus, keputusan tersebut menunjukkan kedewasaan bangsa dalam membaca sejarahnya. “Bangsa yang besar bukan yang menutup mata terhadap masa lalunya, tapi yang berani memandangnya dengan jujur dan mengambil pelajarannya,” tambahnya.
3 Wajah Kepahlawanan
Tiga nama paling menyita perhatian publik tahun ini adalah Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah — tiga figur dari zaman dan perjuangan berbeda, kini disatukan dalam satu gelar Pahlawan Nasional. Bagi banyak pihak, penganugerahan ini menandai babak baru dalam cara Indonesia memaknai jasa dan nilai kepemimpinan.
Soeharto dikenang karena menegakkan stabilitas dan membangun fondasi ekonomi nasional. Gus Dur dihormati karena memperjuangkan kebebasan, kemanusiaan, dan pluralisme. Sementara, Marsinah diabadikan sebagai simbol keberanian buruh perempuan menuntut keadilan sosial.
“Ketiganya melambangkan tiga nilai utama yang saling melengkapi: keteraturan, kebebasan, dan keberanian. Bangsa ini membutuhkan keseimbangan antara ketiganya agar tetap kokoh dan maju,” kata Trubus.
Soeharto dan Nilai Stabilitas
Penganugerahan kepada Soeharto menjadi sorotan paling luas. Survei KedaiKOPI mencatat 80,7 persen responden mendukung Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, dengan alasan swasembada pangan (78 persen), pembangunan nasional (77,9 persen), dan stabilitas politik (59,1 persen). Sementara, survei LSI Denny JA menempatkan Soeharto sebagai presiden paling disukai publik (29 persen), disusul Jokowi dan Soekarno.
Menurut Trubus, dukungan publik yang tinggi menunjukkan kerinduan terhadap nilai stabilitas dan efektivitas kepemimpinan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, publik mencari figur yang dulu berhasil menjaga keteraturan dan kepastian
“Makna kepahlawanan Soeharto bukan glorifikasi masa lalu, tapi pengingat bahwa kemajuan ekonomi butuh stabilitas dan perencanaan jangka panjang,” ucapnya.
Gus Dur dan Nilai Kebebasan
Berbeda dengan Soeharto, Gus Dur dikenang sebagai figur yang mengedepankan kebebasan berpikir dan keberanian moral. Sebagai Presiden ke-4 RI, ia membuka ruang demokrasi pascareformasi, memperjuangkan toleransi antaragama, dan memperkuat penghormatan pada hak-hak minoritas.
“Kalau Soeharto melambangkan keteraturan, maka Gus Dur mengajarkan kebebasan dengan tanggung jawab. Penganugerahan kepada Gus Dur adalah pengakuan negara bahwa pluralisme dan kemanusiaan adalah bagian tak terpisahkan dari identitas Indonesia,” ucap Trubus.
Survei KedaiKOPI juga mencatat 78 persen publik mendukung Gus Dur menjadi Pahlawan Nasional, dengan alasan toleransi (89,1 persen) dan kepemimpinan sederhana (57,1 persen). Publik menilai Gus Dur sebagai pemimpin yang menempatkan nilai kemanusiaan di atas kepentingan politik.
Marsinah dan Nilai Keberanian
Marsinah menjadi simbol keberanian rakyat kecil menegakkan keadilan sosial. Aktivis buruh asal Nganjuk itu dibunuh pada 1993 setelah menuntut hak-hak pekerja di pabrik tempatnya bekerja.
“Keberanian Marsinah adalah pengingat bahwa pahlawan tidak selalu berseragam, kadang datang dari suara yang tak didengar,” ujar Trubus.
Menurutnya, penghargaan negara terhadap Marsinah memperluas makna kepahlawanan — bukan sekadar perjuangan fisik atau politik, tetapi juga perjuangan moral untuk menegakkan keadilan.
Pelajaran Bagi Bangsa
Trubus menyimpulkan, ketiga tokoh menonjol itu — Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah — mewakili keseimbangan nilai yang dibutuhkan bangsa.
“Dari Soeharto kita belajar tentang stabilitas dan kemandirian, dari Gus Dur tentang kebebasan dan kemanusiaan, dan dari Marsinah tentang keberanian melawan ketidakadilan,” ujarnya.
“Manfaat terbesar dari pengakuan ini adalah pendidikan karakter bangsa. Rakyat belajar bahwa kemajuan tak bisa hanya mengandalkan keteraturan, tapi juga harus menegakkan keadilan dan menghormati kebebasan,” tambahnya.
Bagi publik, penganugerahan ini bukan sekadar mengenang masa lalu, tapi menghidupkan nilai-nilai kepemimpinan lintas zaman. “Ketika negara berani menghargai jasa dari beragam latar perjuangan, itulah tanda bangsa yang dewasa dan percaya diri,” tutup Trubus. (*)
Discussion about this post