JAKARTA, BANPOS – Kepala daerah ini kembali menambah daftar panjang pejabat publik yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, yang diduga terlibat dalam praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.
Baca Juga
“Benar, salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa OTT tersebut berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo. “Mutasi dan promosi jabatan,” singkat Fitroh saat dikonfirmasi kemarin.
Hingga Jumat malam, tim KPK masih melakukan pemeriksaan intensif di lapangan dan mengamankan sejumlah barang bukti. Sesuai prosedur, lembaga antirasuah memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan, termasuk Bupati Ponorogo.
Penangkapan ini menambah deretan OTT yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Sugiri Sancoko menjadi kepala daerah kedua yang ditangkap setelah Gubernur Riau Abdul Wahid pada awal November lalu.
Sepanjang 2025, lembaga antirasuah telah menggelar tujuh OTT. Rangkaian operasi tersebut dimulai pada Maret dengan penangkapan anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Pada Juni, KPK kembali mengungkap dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Selanjutnya, pada 7–8 Agustus, KPK menggelar OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Masih di bulan yang sama, tepatnya 13 Agustus, lembaga tersebut kembali melakukan OTT di Jakarta terkait dugaan suap dalam kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Kemudian, pada 20 Agustus, KPK menjaring Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan, dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
Kasus jual beli jabatan yang menyeret Bupati Ponorogo menegaskan bahwa praktik korupsi di level pemerintahan daerah belum sepenuhnya terkikis.
KPK menegaskan, penegakan hukum akan terus berjalan untuk menutup ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan di sektor publik. (*)
Discussion about this post