JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai pernyataan politikus PDIP Ribka Tjiptaning yang menyebut Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai “pembunuh jutaan rakyat Indonesia” merupakan bentuk sikap yang berlebihan dan tidak berdasar.
Menurut Idrus, pernyataan tersebut bukan hanya melukai perasaan banyak pihak, terutama keluarga besar Partai Golkar yang turut menjadi bagian penting dalam sejarah pemerintahan Orde Baru, tetapi juga berpotensi menyesatkan generasi muda terhadap fakta sejarah nasional.
Baca Juga
“Menyebut seseorang membunuh jutaan rakyat tanpa bukti adalah tuduhan serius yang dapat mencederai objektivitas sejarah. Kritik terhadap masa lalu boleh, tetapi harus berdasarkan data dan semangat akademis, bukan kebencian,” ujar Idrus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (7/11).
Idrus menegaskan, sejarah bangsa Indonesia memiliki dimensi kompleks dan tidak bisa disederhanakan hanya dalam narasi hitam-putih. Menurutnya, setiap masa pemerintahan memiliki tantangan dan konteksnya sendiri, yang sebaiknya dipahami dengan pikiran terbuka.
“Tidak ada rezim yang sempurna, termasuk Orde Baru. Namun, tidak juga boleh menafikan fakta bahwa di bawah kepemimpinan Pak Harto, bangsa ini mampu keluar dari krisis ekonomi, menstabilkan politik, dan membangun pondasi infrastruktur yang menopang Indonesia hingga kini,” katanya.
Mantan Menteri Sosial itu mengingatkan bahwa pada tahun 1966, inflasi Indonesia mencapai 635 persen dan pertumbuhan ekonomi minus. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia berhasil menekan inflasi menjadi di bawah dua digit, mengendalikan harga kebutuhan pokok, dan memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi.
“Pak Harto berhasil membawa Indonesia dari negara yang rapuh menjadi bangsa yang disegani di kawasan. Ini fakta yang diakui dunia internasional,” tambah Idrus.
Ia menilai, pernyataan yang menstigmatisasi tokoh bangsa tanpa data adalah bentuk “distorsi sejarah” yang bisa mengganggu kesadaran nasional. Karena itu, menurutnya, diskursus sejarah seharusnya menjadi ruang refleksi, bukan ajang pembalasan politik.
“Mengubah sejarah menjadi fiksi adalah kejahatan terhadap kesadaran bangsa. Kita harus belajar dari masa lalu dengan objektivitas, bukan dengan dendam,” ujarnya.
Idrus juga mengingatkan pentingnya mengikuti teladan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya persatuan, penghargaan terhadap jasa para pendahulu, dan kerja kolektif dalam membangun masa depan bangsa.
“Presiden Prabowo berkali-kali menegaskan: jangan terjebak dalam politik dendam. Bangsa besar adalah bangsa yang mampu menghargai sejarahnya dan belajar dari pengalaman para pemimpinnya,” kata Idrus.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elite politik untuk menampilkan sikap kenegarawanan dalam menyikapi perbedaan pandangan sejarah.
“Mari kita wariskan kepada generasi muda semangat kedewasaan politik. Perbedaan pandangan harus menjadi ruang edukasi, bukan provokasi. Kita semua punya tanggung jawab menjaga warisan sejarah agar menjadi sumber kebijaksanaan,” tegas Idrus.
Dengan demikian, lanjutnya, bangsa Indonesia dapat melangkah maju tanpa kehilangan akar sejarahnya.
“Sejarah bukan untuk diperdebatkan dengan emosi, melainkan untuk dipahami dengan hati dan akal sehat. Itulah cara terbaik menghormati jasa para pendiri bangsa,” pungkas Idrus. (*)
Discussion about this post