SERANG. BANPOS – Penggerak Mahasiswa Pelajar Banten (PMPB) menyoroti keras proses pelantikan pejabat Eselon II Pemerintah Provinsi Banten yang dijadwalkan akan berlangsung Senin (3/11) pagi ini.
PMPB menilai proses tersebut sarat dengan dugaan praktik nepotisme dan jual beli jabatan, yang mencederai prinsip meritokrasi, transparansi, dan profesionalitas birokrasi publik.
Baca Juga
Koordinator PMPB, Wildan, menyebut bahwa pelantikan ini tidak sepenuhnya mencerminkan penghargaan terhadap kualitas dan potensi ASN yang kompeten, melainkan lebih dipengaruhi oleh kedekatan personal dan kepentingan politik tertentu.
Ia mengatakan, posisi-posisi strategis yang selama ini kosong justru diisi tanpa mempertimbangkan rekam jejak kinerja dan prestasi pejabat terkait
“Kami melihat indikasi kuat adanya praktik tidak sehat dalam proses pengisian jabatan Eselon II. Ini bukan hanya soal rotasi atau promosi biasa, tetapi sudah mengarah pada dugaan jual beli jabatan dan penempatan berbasis kedekatan, bukan kompetensi,” tegas Wildan dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (2/11).
PMPB menilai, praktik semacam ini berpotensi merusak tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta memperlemah semangat reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan.
Padahal, jabatan publik seharusnya diisi oleh mereka yang memiliki kapabilitas, pengalaman, serta rekam jejak pelayanan yang mumpuni bagi masyarakat Banten.
Lebih lanjut, PMPB mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan memeriksa dan mengusut tuntas dugaan jual beli jabatan ini.
Bagi PMPB, langkah pengawasan dan penegakan hukum dari KPK sangat penting agar praktik curang dan elitis dalam birokrasi tidak menjadi budaya yang diwariskan.
“Kami meminta KPK memeriksa secara menyeluruh proses seleksi dan pelantikan pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Banten. Jangan sampai jabatan publik dijadikan komoditas transaksional. Jika terbukti, harus ada tindakan tegas tanpa pandang bulu,” ujarnya.
PMPB menegaskan akan terus mengawal isu ini dan tidak segan melakukan langkah-langkah advokasi maupun aksi moral turun ke jalan sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap tegaknya nilai keadilan dan integritas di Banten.
Gerakan Penggerak Mahasiswa Pelajar Banten percaya bahwa pemerintahan yang kuat lahir dari aparatur yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Bukan dari praktik kolusi, nepotisme, dan politik balas budi,” tegasnya. (*)
Discussion about this post