CILEGON, BANPOS – Untuk meminimalisir kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), anggota DPRD Kota Cilegon, Ahmad Alflahul Aziz, mewajibkan pemkot bertransformasi ke sistem digitalisasi.
Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon diminta untuk memperkuat kemandirian fiskal dengan melakukan pengoptimalan pendapatan asli daerah (PAD) dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait pemangkasan dana transfer daerah (TKD) Kota Cilegon.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon ini juga menyoroti hal itu, dan meminta agar OPD penghasil dapat meningkatan PAD.
Salah satu dengan cara menyiapkan digitalisasi sistem dengan cara membuat dashboard PAD.
Ia menyatakan, digitalisasi itu perlu untuk meminimalisir kebocoran.
“Saya menyoroti agar Pemkot Cilegon lebih meningkatkan kemandirian fiskal daerahnya. Banyak sekali caranya, salah satunya mengkombinasikan, OPD-OPD penghasil pendapatan supaya BPKPAD punya dashboard digital yang terkoneksi BPKPAD dengan dinas perhubungan, dinas PUPR, dinas LH dan lainnya. Itu mengurangi kebocoran PAD yang selama ini masih sering terjadi,” ujar Aziz, Minggu (2/11).
Ia juga menekankan agar sistem digitalisasi tidak hanya menyangkut meminimalisir kebocoran PAD, tetapi dapat juga ditingkatkan untuk pelayanan.
Sejumlah pembayaran, kata Aziz, juga dapat dilakukan dengan digitalisasi tidak lagi dengan tatap muka.
“Kemudian saya menekankan, sekarang ini sudah canggih serba digitalisasi, pelayanan itu tidak harus datang ke kantor, antre, kita dorong pembayaran contohnya, PBG atau PBB, bisa dengan sistem QRIS. Supaya bisa praktis dan mengurangi kebocoran tadi. Tentu yang saya tekankan di awal bagaimana Pemkot lebih menguatkan dan optimalkan kemandirian fislkal daerahnya, salah satunya mengantisipasi kebocoran kebocoran,” paparnya.
Politisi Partai Gerindra ini, menyinggung jika terdapat banyak indikasi-indikasi kebocoran dengan menggunakan sistem manual.
Kemudian, terkait dengan tapping boks harus lebih dikontrol dan diawasi. Ia pun menyarankan agar tapping boks dikelola pihak ketiga. Hal itu dimaksudkan supaya penerimaan PAD dapat dikontrol secara tersistematis.
“Untuk tapping box, supaya lebih terkontrol dan terawasi. Kalau bisa tapping boks dipihak ketigakan, supaya bisa tersistematis. kalau ada yang rusak, itu akan terjadi gangguan. Kalau ada pihak ketiga, bisa langsung diperbaiki, pengawasan 1 kali 24 jam,” ujarnya.
Selama ini, pihaknya mengetahui tapping boks memang terpasang kepada wajib pajak daerah.
Namun ia tidak mengetahui berapa yang berfungsi dan rusak. perlunya dasboard digital itu untuk meminimalisir kebocoran PAD.
“Sama sekali belum optimal, karena beberapa tapping box, kita pun tidak tahu. Terpasang pasti terpasang, tetapi nggak tahu, nyala atau tidak. Apa jangan-jangan rusak. Maka dari itu dasboard pendapatan itu, BPKPAD dengan OPD supaya nanti updatenya terkini,” tegasnya.
Selain mengenai sistem digitalisasi, Aziz juga menyoroti kinerja Satgas PAD. Aziz menyesalkan adanya Satgas PAD, karena keberadaan Satgas justru tidak menunjukkan kinerja positif dalam peningkatan PAD.
Ia pun meminta kepada Kepala Daerah Cilegon untuk mengevaluasinya termasuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pajak yang ada di 8 kecamatan.
“Saya sangat menyesalkan kinerja satgas PAD. Untuk apa mereka membentuk satgas, pendapatan asli daerah kita tidak pernah tercapai. Saya sangat menyesalkan, Kalau perlu dievaluasi,” ujarnya.
“Saya menantang kepada Walikota Cilegon agar segera mengevaluasi, upt upt itu, opd penghasil, supaya lebih optimal, ini menyangkut pada bagaimana jalannya program prioritas dan janji politik Robinsar-Fajar,” paparnya.
Ia juga menyinggung agar Pemkot dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Salah satunya yang sebelumnya pernah ditinjau Komisi IV terkait lahan parkir Pasar Kranggot.
Menurutnya, pengajuan perhitungan aset Kranggot yang diajukan Pemkot ke KPKNL, tergolong lambat. Ia meminta BPKPAD untuk mempercepat itu agar aset pasar Kranggot dapat segera dimanfaatkan dan mengerek PAD.
“Kami mendesak BPKPAD, khusus bidang aset untuk melakukan percepatan. Supaya barang milik daerah, aset daerah bisa menambah pundi-pundi PAD, segera terlaksana. Itu untuk mengejar target pendapatan kita, dan kemampuan fiskal daerah kita,” tandasnya. (*)
Discussion about this post