TANGSEL, BANPOS – Beredarnya kabar batalnya proyek Pengelolaan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membuat warga di sekitar tempat pembuangan akhir (TPA) Cipeucang kecewa. Kekecewaan itu muncul lantaran warga telah lama menantikan pembebasan lahan untuk pembangunan PSEL di lokasi tersebut.
Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cipeucang Kecamatan Serpong Idik Tasdik menilai pembatalan proyek PSEL mematahkan harapan warga yang sebelumnya berharap akan ada penataan dan pembebasan lahan.
“Saya tau PSEL batal dari Instagram saja. Kalau warga saya ada yang mau, ada juga yang tidak mau (dibebaskan). Ada yang memang punya tanah disini tapi bukan warga sini, seperti yang sudah dibebaskan memang tinggalnya tidak disini,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, hanya ada beberapa warganya yang masuk dalam pemetaan dan dijanjikan pembebasan lahan. Dengan adanya kabar dibatalkannya PSEL ini, membuat warga berharap-harap cemas.
“Iya kalau yang sudah kaya tadi bu Uti ke rumah saya, dia sudah tidak nyaman. Nah ketika ini (PSEL) tidak terjadi, dia pengen digusur saja karena sudah tidak nyaman. Apalagi kan sudah dijanjikan, jadinya abu-abu,” bebernya.
Pembebasan tidak jelas, tapi sebagian lahan milik warga malah sudah dibajak oleh tumpukan sampah. Setidaknya ada sekitar lima warga yang lahannya tertimbun sampah Cipeucang. Meski sudah beberapa kali melapor ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel, belum ada tindakan tegas untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Tapi ada tanah warga yang sudah kepakai sekitar lima terkena dampak dari sampah. Itu aja pohon udah pada mati, kaya pohon sukun, rambutan. Itu sampai di mana pertanggungjawabannya. Harus ada solusinya itu. Iya setiap hari ini ada bergeser gitu sampai ke lahan warga,” sebutnya.
Agus, warga sekitar TPA Cipeucang mengaku sudah lelah menunggu kepastian pembebasan lahan. Musabab, lahan miliknya sudah lama terdampak keberadaan TPA Cipeucang. Kata dia, lahan miliknya kini tertimbun tumpukan sampah.
“Saya sudah kecewa. Saya minta jangan merugikan warga, kita saja tidak merugikan istilahnya,” ujar Agus (50) salah satu warga yang tinggal di sekitar TPA Cipeucang saat dijumpai, Selasa (28/10).
Ia mengaku sudah berulang kali mengadu ke UPT TPA Cipeucang bersama Ketua RT setempat. Namun tak ada tindakan nyata dari pihak terkait. Keluhan itu dilayangkan karena ada kekhawatiran terjadinya longsor sampah karena ketinggian tumpukan semakin ekstrem.
“Udah, saya udah sering banget ngeluh bareng RT ke UPT Cipeucang. Pokoknya udah sekitar ada 7 bulanan. Iya gitu aja, mereka cuma bilang “iya pak, entar kita rapihin”. Gitu doang. Kita udah coba komunikasi di tiga bulan terakhir tapi sampai sekarang responnya gitu aja,” paparnya.
“Dampaknya itu sampah jadi numpuk di depan rumah. Kalau saya gak minta buat diuruk terus dipindahin, pasti udah makin dekat sampahnya ke rumah saya,” sambung pria yang sudah tinggal sejak TPA Cipeucang belum berdiri.
Agus melanjutkan, ia dan keluarganya hanya ingin sampah-sampah yang semakin dekat dengan rumahnya yang berjarak kurang dari 10 meter dapat ditarik menjauh.
“Inginnya saya itu ditarik semua sampahnya ke arah sana (menjauh dari lahan dia) karena ini kan udah tinggi benget gunungan sampahnya. Takutnya kalau ditumpuk-tumpuk terus malah jadinya longsor sampah. Jadi makin ke geser lagi ke lahan saya,” jelasnya.
Selain pencemaran udara, warga juga menghadapi dampak serius terhadap sumber air. Air lindi dari tumpukan sampah telah mencemari mata air mereka. Akibatnya, Agus dan keluarganya kini sepenuhnya bergantung pada air galon untuk kebutuhan sehari-hari.
“Semua aktivitas pakai air galon. Jadi nambah pengeluaran soalnya sehari itu bisa 4 galon buat minum, masak, dan lain-lain. Kalau mandi mah saya numpang ke rumah yang lain,” katanya.
Warga lainnya Uum (60) mengaku air tanah permukiman warga sudah tidak layak pakai sejak satu tahun lalu. Dirinya juga mengaku para warga menerima bantuan air bersih yang diantarkan ke toren-toren warga.
“Udah gak bisa dipake ya sekarang. Ada setahun yang lalu, tadinya saya itu gak pake air ini, beli mulu pake air galon. Karena udah repot, air gak cukup, boleh beli, akhirnya dikirimin toren,” katanya.
Sementara itu Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait nasib proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL). Diketahui, proyek PSEL Tangsel batal dan akan terpusat di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang bersama dengan Kota Tangerang.
Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menegaskan bahwa pihaknya belum dapat mengambil langkah lebih jauh terhadap kerja sama dengan pihak ketiga sebelum menerima surat resmi pembatalan proyek tersebut, ataupun teknis skema baru nantinya.
“Makanya status saya sekarang sedang menunggu secara resmi dari pemerintah pusat, mau bagaimana, mau dibatalkan oke, mana hitam putih? Memang aglomerasi di Jatiwaringin sedang saya tunggu teknis lanjutannya,” ujarnya, Selasa (28/10).
Benyamin menyampaikan, walaupun PSEL dilakukan skema aglomerasi, dirinya menilai masih ada peluang kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109.
“Prinsipnya saya menerima arahan pemerintah pusat, tapi saya masih menunggu surat resmi PSEL Tangsel dibatalkan saya belum bisa mengambil sikap terhadap pihak ketiga. Tapi saya melihat dari perpres 109 masih ada peluang kerjasama dengan pihak ketiga yang saya rintis ini masih bisa dilanjutkan karena ada pasal-pasal yang memberikan ruang untuk itu,” ungkapnya.
Sebelumnya, rencana pengelolaan sampah di Tangsel mengacu pada Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
Namun, baru-baru ini aturan itu dicabut dan diganti dengan Perpres 109/2025 yang mengatur pendekatan regionalisasi dalam proyek PSEL. Sambil menunggu sistem regional di Jatiwaringin beroperasi, Pemkot Tangsel kini fokus memperkuat pengelolaan sampah lokal di TPA Cipeucang serta pengurangan sampah dari hulu. (*)
Discussion about this post