PANDEGLANG, BANPOS – Ribuan guru honorer madrasah swasta dari Kabupaten Pandeglang bergabung dengan seluruh guru honorer madrasah se Indonesia untuk menyampaikan aspirasi atau aksi unjuk rasa mengepung Istana Merdeka Jakarta pada hari ini Kamis, (30/10).
Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai, belum adil terkait status dan kesejahteraan para tenaga pendidik madrasah swasta.
Baca Juga
Mereka mengepung Istana Merdeka itu, untuk menyampaikan aspirasi atau aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai, belum adil terkait status dan kesejahteraan para tenaga pendidik madrasah swasta.
Koordinator Aksi Nasional, Fahru Rijal mengungkapkan, aksi unjuk rasa diikuti oleh ratusan ribu guru madrasah dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari tingkat Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA).
“Kami menuntut pemerintah segera merevisi regulasi terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar guru madrasah swasta juga memiliki hak yang sama untuk diangkat menjadi ASN,” kata Rijal, Rabu (29/10).
Dia menjelaskan, khusus dari Kabupaten Pandeglang ada sekitar 1.000 orang honorer madrasah yang ikut unjuk rasa ke Jakarta malam ini, menggunakan 15 bus dan 50 mobil pribadi.
Jadi katanya, untuk jumlah total se Provinsi Banten sekitar 3.000 guru akan berangkat dengan 50 bus dan puluhan mobil pribadi. Mereka akan berkumpul di Masjid Istiqlal sebelum melanjutkan long march menuju Istana Negara.
“Dari Pandeglang sendiri ada sekitar 1.000 orang guru yang berangkat malam ini pukul 22.00 WIB. Kami akan bergabung dengan rekan-rekan dari berbagai daerah di Masjid Istiqlal sebelum menuju Istana,” ungkapnya.
Dia memastikan, unjuk rasa akan berlangsung secara damai. Para peserta aksi berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
Rijal menegaskan, tuntutan utama para guru madrasah swasta adalah revisi terhadap Undang-Undang (UU) ASN, khususnya pasal yang membatasi peserta seleksi PPPK hanya bagi tenaga pendidik yang bekerja di instansi pemerintah.
“Aturan itu diskriminatif. Padahal guru madrasah swasta juga punya peran besar mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai amanat UUD 1945,” tegasnya.
Menurutnya, banyak guru madrasah swasta yang telah mengabdi puluhan tahun, namun belum juga mendapatkan pengakuan dan kesejahteraan yang layak.
“Ada yang sudah 30 sampai 35 tahun mengabdi, tapi belum diangkat jadi ASN. Kami merasa dianaktirikan oleh sistem yang tidak adil ini,” katanya lagi.
Aksi nasional ini juga berdampak pada kegiatan belajar-mengajar. Sejumlah madrasah di berbagai daerah, termasuk di Pandeglang dan Lebak, akan meliburkan kegiatan belajar karena sebagian besar guru ikut berangkat ke Jakarta.
“Kalau satu madrasah gurunya ikut semua aksi, otomatis sekolah akan diliburkan. Ini bentuk perjuangan kami untuk memperjuangkan kesejahteraan,” katanya.
Dia mengatakan lagi, bahwa aksi itu bukan untuk melawan pemerintah, melainkan untuk memperjuangkan keadilan dan pengakuan yang setara.
“Harapan kami sederhana, pemerintah mau mendengar dan merevisi aturan agar tidak ada lagi diskriminasi antara guru negeri dan swasta. Kami juga bagian dari garda depan pendidikan bangsa,” tandasnya. (*)
Discussion about this post