JAKARTA, BANPOS – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, memberi kabar gembira untuk rakyat Indonesia. Yaitu, Pemerintah tidak akan menaikkan pajak sebelum ekonomi tumbuh hingga 6 persen.
Pernyataan ini sontak disambut tepuk tangan para ekonom yang hadir dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Dengan gaya khasnya yang blak-blakan, Purbaya yang menjadi salah satu pembicara kunci dalam diskusi tersebut, menyatakan ekonomi bakal tambah lesu, kalau sekarang Pemerintah naikkan pajak.
“Ekonomi masih di level 5 persen, kalau dipaksa naik pajak, daya beli malah jeblok. Bukannya tumbuh, malah turun ke bawah.”
Sejak dipercaya Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani, Purbaya datang membawa napas baru bagi dunia fiskal. Dia menegaskan, kebijakan pajak harus menyesuaikan kemampuan ekonomi rakyat.
Kalau nanti ekonomi sudah tumbuh di atas 6 persen, barulah kita pikirkan kenaikan pajak. Waktu itu, rakyat juga akan happy bayar pajak karena ekonominya ikut naik,” ujar mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu santai.
Menurut Purbaya, salah satu alasan masyarakat merasa terbebani pajak adalah karena hasil pungutan pajak belum memberikan manfaat langsung bagi publik.
“Pajak dikumpulkan, tapi uangnya tidak segera digunakan untuk kegiatan produktif,” sindirnya.
Ke depan, lanjut dia, Pemerintah akan memperbaiki sistem pengelolaan dana publik. Ia mencontohkan langkah memindahkan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara (Bank Himbunan Milik Negara) agar uang segera berputar di sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kalau dana pajak cepat dibelanjakan untuk program pembangunan, dampaknya akan jauh lebih besar.
“Ada dorongan dari sisi fiskal, pembangunan bergerak, dan sektor swasta ikut terdorong. Saya akan pantau penggunaan dana ini dengan hati-hati,” ucapnya.
Purbaya juga menekankan strategi fiskal pemerintah ke depan akan fokus pada efisiensi belanja dan percepatan realisasi program ekonomi produktif.
“Bukan sekadar menaikkan pajak untuk menambah penerimaan negara,” tegasnya.
Bukan kali ini saja Purbaya mencuri hati rakyat. Dalam sebulan menjabat sebagai bendahara negara, sederet kebijakan pro-rakyat dan pro-ekonomi riil ia gelontorkan.
Pertama, menempatkan dana Rp 200 triliun milik pemerintah ke bank-bank Himbara agar bisa disalurkan ke sektor produktif. Tujuannya sederhana: roda ekonomi di tingkat bawah harus berputar.
Kedua, menahan kenaikan cukai rokok pada 2026. Keputusan ini tentu saja bikin petani tembakau dan buruh pabrik rokok lega bukan main.
Ketiga, memperbaiki sistem Coretax bareng komunitas hacker lokal agar sistem perpajakan makin transparan dan antirawan bocor.
Keempat, menarik anggaran dari kementerian/lembaga yang boros dan tidak efisien.
Kelima, PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta per bulan.
Keenam, memburu penunggak pajak kelas kakap. Ketujuh, menambah Transfer ke Daerah Rp 43 triliun, jadi total Rp 693 triliun.
Kedelapan, memperpanjang insentif pajak UMKM 0,5 persen hingga 2026. Kesembilan, memerangi tekstil ilegal yang selama ini merugikan industri dalam negeri.
Dari Senayan, dukungan mengalir deras. Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komaruddin, menilai keputusan Purbaya ini bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Kebijakan pajak yang adaptif terhadap kondisi ekonomi akan meringankan beban hidup rakyat.
”Pajak kan melekat pada setiap konsumsi barang dan jasa. Jadi, kalau tarifnya rendah, harga barang makin terjangkau,” kata Puteri kepada Redaksi semalam.
Bukan hanya tidak ingin menaikkan, Purbaya bahkan membuka peluang untuk menurunkan tarif PPN. Puteri optimis, jika PPN diturunkan, daya beli masyarakat akan bergairah, dan mampu mengerek pertumbuhan ekonomi.
“Kalau daya beli naik, ekonomi juga ikut ngebut,” tambahnya optimistis.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun juga tak ketinggalan memberi dukungan penuh. “Golkar siap menopang kebijakan fiskal Pak Purbaya. Kita akan kawal langkah beliau mensejahterakan rakyat,” ujar Misbakhun.
Tak cuma politisi, pengamat komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensa juga ikut menyoroti gaya kepemimpinan Purbaya. Menurutnya, suksesor Sri Mulyani itu sedang memainkan “teori konsistensi kognitif” — menghadirkan harapan nyata kepada rakyat bahwa masa depan bisa lebih baik.
“Dia menteri pertama yang ngajak rakyatnya kaya bareng-bareng. Banyak orang kalau nonton Purbaya itu ngerasa, bulan depan kayaknya kita bakal tajir,” canda Hensa dalam Podcast The Comment yang tayang di YouTube SindoNews.
Namun, Hensa mengingatkan agar euforia tak berlebihan.
“Kalau optimisme tinggi tapi hasilnya tak sesuai, bisa muncul kekecewaan berlipat,” tegas Hensa. (*)
Discussion about this post