Oleh Budi Rahman Hakim, Ph.D.
Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
SETELAH empat pekan merefleksikan wajah pembangunan di Provinsi Banten — dari anggaran yang tak peka, laporan yang tak jujur, hingga proyek yang tak berjiwa — kini saatnya kita menyusun ulang hal yang paling mendasar namun paling dilupakan: etika pembangunan. Sebab yang krisis hari ini bukan hanya kapasitas fiskal atau teknis, melainkan krisis adab dalam memaknai pembangunan itu sendiri.
Pembangunan tak bisa terus dijalankan dengan semangat “yang penting jadi”, atau “asal anggaran terserap.” Jika ini diteruskan, pembangunan hanya akan menjadi ritual pengeluaran anggaran, bukan jalan menuju kemajuan.
Maka, pertanyaan penting yang harus diajukan adalah: atas nilai apa pembangunan dijalankan? Dan dalam kerangka moral apa kekuasaan mengeksekusinya?
Etika pembangunan bukan sekadar pelengkap, ia adalah fondasi. Sebagaimana dikemukakan Martha C. Nussbaum dalam Creating Capabilities (2011), pembangunan yang baik harus memperhatikan dignity of human beings — martabat manusia sebagai titik tolak, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi atau fisik. Ia bukan tentang angka-angka makro, tetapi tentang apakah pembangunan itu memuliakan manusia atau justru memperalatnya.
Dari sini, Pemprov Banten perlu memulai langkah baru: menyusun kode etik pembangunan yang tidak berhenti pada standar teknokratis, melainkan menanamkan kesadaran spiritualitas sosial ke dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Sebuah etika yang memuat empat prinsip: partisipatif, jujur, melayani, dan memuliakan rakyat.
Pertama, partisipatif, artinya proyek tidak boleh lahir dari ruang kedap suara. Rakyat mesti didengar, bukan hanya dijadikan objek survei. Kedua, jujur, artinya laporan, capaian, dan dampak harus dilandaskan pada realitas, bukan data yang dipoles. Ketiga, melayani, karena jabatan publik adalah amanah, bukan panggung kemewahan. Keempat, tidak mencederai martabat rakyat, sebab setiap pembangunan harus bertanya lebih dulu: apakah yang dibangun ini membuat rakyat merasa dihormati?
Dalam khazanah sufisme, etika pembangunan ini bisa dikaitkan dengan maqāmāt — tangga-tangga spiritual yang mesti dilalui seorang salik (pejalan spiritual). Pertama, taubat: mengakui kegagalan pembangunan masa lalu dan berhenti mengulang kesalahan.
Kedua, wara’: menjaga dari keserakahan anggaran, godaan proyek prestise, dan ketamakan birokrasi. Ketiga, sabar: menolak godaan proyek instan yang hanya bagus di media tapi rapuh dalam kenyataan. Dan terakhir, ridha: bersedia membangun untuk semua, tanpa diskriminasi wilayah, kelas sosial, atau preferensi politik.
Etika seperti inilah yang menjadikan pembangunan tak hanya berwujud fisik, tetapi berjiwa. Kita tidak butuh lebih banyak proyek, kita butuh lebih banyak niat baik. Kita tidak haus akan prasasti baru, kita haus akan rasa dihargai sebagai warga.
Filsuf modern seperti Charles Taylor dalam The Ethics of Authenticity (1991) menyebut bahwa masyarakat modern hanya akan bertahan jika pemimpin mereka memiliki keotentikan moral — kesetiaan pada nilai-nilai luhur yang bukan basa-basi. Pemimpin yang otentik tidak sekadar efisien, tetapi juga tahu kapan harus berkata “tidak” demi kebaikan bersama.
Maka kini saatnya Pemprov Banten memulai babak baru: menyusun etika pembangunan yang tak hanya mematuhi aturan, tapi juga menyentuh hati. Etika yang menjadikan kekuasaan sebagai sarana memuliakan, bukan mengendalikan. Karena tanpa etika, pembangunan adalah kekerasan yang disamarkan. Tanpa ruh, pembangunan adalah alat kekuasaan yang tak tahu malu.
Banten tidak kekurangan anggaran, tapi sering kekurangan arah. Dan arah itu hanya bisa lahir dari kompas moral yang tajam. Inilah waktu terbaik untuk melakukan taubat pembangunan: mengakui kekeliruan, menata ulang nurani, dan melangkah dengan niat yang lebih suci.
Sebulan ini kita bicara tentang anggaran, laporan, dan proyek. Bulan depan kita perlu bicara tentang kepemimpinan yang berjiwa — karena hanya dengan pemimpin yang sadar spiritualitas sosial, pembangunan Banten bisa kembali menemukan maknanya. Bukan hanya jalan dan gedung yang dibangun, tetapi juga harapan dan harga diri rakyat.
Discussion about this post