JAKARTA, BANPOS – Dalam satu tahun kepemimpinannya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kemampuan menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global yang penuh tantangan.
Di tengah ketegangan geopolitik, perubahan iklim, percepatan teknologi, dan fluktuasi pasar keuangan dunia, Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi 5,12 persen (yoy) pada triwulan II-2025, menandakan ketahanan makroekonomi yang tetap terpelihara.
Peneliti Continuum INDEF Wahyu Tri Utomo mencatat, selama satu tahun pertama, Presiden Prabowo telah melakukan tiga kali reshuffle kabinet dengan total sepuluh menteri atau pejabat setingkat menteri yang diganti.
“Sekitar 70 persen kunjungan Presiden Prabowo merupakan lawatan ke luar negeri, yang mencerminkan prioritas tinggi pada diplomasi global dan penguatan posisi strategis Indonesia,” ujar Wahyu.
Fokus kebijakan luar negeri pemerintahan Prabowo juga menunjukkan jangkauan yang lebih luas tidak hanya di kawasan Asia, tetapi juga ke Eropa, Timur Tengah, dan Amerika.
Menurut analisis INDEF, pemberantasan korupsi menjadi program yang paling banyak diberitakan media, sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu yang disorot publik. Adapun Sekolah Rakyat tercatat sebagai program dengan sentimen positif tertinggi, mencapai 77,5 persen, karena dinilai efektif memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan masyarakat pelosok.
Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto menekankan pentingnya memastikan kerja sama internasional yang aktif dapat memberikan manfaat nyata bagi ekonomi nasional. Ia mengingatkan bahwa hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS), China, dan BRICS menghadirkan tantangan tersendiri, seperti proteksionisme AS, ketergantungan ekonomi pada Tiongkok, dan persaingan antar anggota BRICS.
“Strateginya mencakup diversifikasi mitra strategis, penguatan ketahanan ekonomi domestik, serta tata kelola transparan dalam kerja sama seperti Belt and Road Initiative (BRI),” ujar Eko.
Ia juga mengatakan perlunya pembenahan menyeluruh pada program MBG, khususnya terkait kasus keracunan makanan dan besarnya alokasi anggaran. Standarisasi, sertifikasi, serta transparansi menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan dan memastikan efektivitas program.
Selain itu, Eko menilai Dana Nusantara (SWF Indonesia) perlu memperhatikan dua hal utama: dampak makroekonomi terhadap pasar keuangan domestik, serta penerapan tata kelola sesuai “Santiago Principles” sebagaimana praktik dana kekayaan negara di dunia.
Sementara itu, Ekonom Senior INDEF M. Fadhil Hasan mengingatkan bahwa hasil penilaian terhadap satu tahun kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran tidak bisa dibandingkan langsung dengan survei dari lembaga lain, karena perbedaan metodologi. Kajian INDEF, kata Fadhil, bersifat independen dan berbasis analisis ekonomi makro, bukan opini publik.
“Secara umum, indikator makroekonomi menunjukkan stabilitas, pertumbuhan sekitar lima persen, inflasi di bawah tiga persen, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka,” ujarnya.
Dengan capaian tersebut, pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dalam negeri dan aktivisme diplomasi global, yang menjadi fondasi penting untuk melangkah ke tahun kedua pemerintahan. (*)
Discussion about this post