SERANG, BANPOS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga berhasil membuka lapangan kerja signifikan bagi masyarakat Kota Serang, dengan proyeksi penyerapan lebih dari 4.000 warga hingga akhir tahun 2025.
Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia di Serang, Selasa, mengatakan bahwa hingga pertengahan Oktober 2025, sudah terdapat 52 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi, dari total target 83 SPPG yang akan rampung di akhir tahun ini.
Baca Juga
“Program ini menyerap lebih dari 2.600 pekerja dari masyarakat sekitar. Setiap dapur rata-rata mempekerjakan 50 tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Ia memproyeksikan dengan total 83 dapur yang akan beroperasi penuh pada akhir 2025, lebih dari 4.000 warga Kota Serang dapat terserap sebagai tenaga kerja, khususnya sebagai tenaga dapur.
“Program MBG bukan hanya tentang gizi anak sekolah, tetapi juga membuka lapangan kerja. Efek berantai dari program ini harus terasa,” tegasnya.
Selain tenaga dapur, program MBG juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal, petani dan nelayan. Mereka menjadi pemasok bahan baku makanan bergizi, dimana setiap dapur SPPG wajib memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari produsen dan pelaku usaha asli Kota Serang.
“Kami memastikan dapur SPPG memberdayakan warga sekitar agar manfaat ekonomi dari program MBG benar-benar dirasakan oleh warga setempat,” katanya.
Untuk mempercepat pembangunan dan memastikan operasional sesuai standar, Pemerintah Kota Serang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG. Satgas ini bertugas mengoordinasikan pembangunan serta memastikan dapur SPPG beroperasi sesuai standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan.
Agis menuturkan bahwa pembangunan 83 SPPG akan dilakukan secara bertahap. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk penerbitan sertifikat bagi setiap dapur.
“Dengan semakin banyaknya dapur MBG yang aktif, SPPG Kota Serang diharapkan menjadi model pemberdayaan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan kebijakan nasional di bidang gizi,” katanya. (*)
Discussion about this post