JAKARTA, BANPOS – Kementerian Kehutanan menyebut sebanyak 10.050 penyuluh kehutanan yang mendampingi 27.136 Kelompok Tani Hutan (KTH) di 38 provinsi berhasil mencatatkan Nilai Transaksi Ekonomi KTH sebesar Rp2,9 triliun.
“Data aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kehutanan (Simluh) menunjukkan sebanyak 10.050 penyuluh kehutanan yang tersebar di 38 provinsi telah mendampingi 27.136 KTH dan berhasil mencatatkan Nilai Transaksi Ekonomi KTH sebesar Rp2,9 triliun,” kata Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki dalam Musyawarah Nasional 2025, di Jakarta, Selasa.
Kementerian Kehutanan menggelar Musyawarah Nasional Penyuluhan Kehutanan 2025 dengan tema “Transformasi Penyuluhan Kehutanan dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Kehutanan”.
“Penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, merupakan investasi jangka panjang yang lambat laun mengubah perilaku masyarakat,” kata Wamen Rohmat Marzuki.
Menurutnya, Munas Penyuluhan Kehutanan ini menjadi bukti nyata kontribusi sektor kehutanan terhadap produk domestik bruto nasional.
Sementara itu, melalui program Perhutanan Sosial, tercatat Nilai Ekonomi Nasional (NEKON) sebesar Rp1 triliun dari 3.146 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
“Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (NTE KTH) dan NEKON menjadi indikator keberhasilan penyuluh kehutanan dalam pendampingan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata terhadap PDB nasional dari sektor non swasta,” kata Rohmat Marzuki.
Capaian NTE KTH tersebut berasal dari aktivitas ekonomi 10.094 Kelompok Tani Hutan yang didampingi 3.138 penyuluh ASN, 6.029 penyuluh swadaya masyarakat, dan 883 penyuluh swasta.
“Belum termasuk NEKON dari program Perhutanan Sosial yang mencapai Rp1 triliun dari 3.146 kelompok yang didampingi 2.137 pendamping, dimana 58,8 persennya adalah penyuluh kehutanan,” kata Rohmat Marzuki. (*)
Discussion about this post