SERANG, BANPOS – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Yeremia Mendrofa, menyoroti pemangkasan anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang mencapai Rp19 miliar dalam APBD Banten 2025.
Saat ini, masyarakat yang menjadi penerima bantuan iuran BPJS kesehatan yang sebelumnya ditanggung Pemprov Banten, dilimpahkan kepada pemerintah daerah dengan dalih gotong renteng.
“Berkaitan dengan BPJS kesehatan yang di pangkas, memang sebetulnya waktu itu saat rapat anggaran saya sempat tanyakan berkitan dengan antisipasi penonaktif beberapa penerima manfaat PBI yang berasal dari APBN. Waktu itu memang dikatakan bahwa akan sharing (berbagi, red) dengan kabupaten kota seiring dengan meningkatnya option pajak yang lebih besar kabupaten kota,” jelasnya, Kamis (16/10).
Meski dikatakan oleh Pemprov Banten bahwa pemangkasan itu tidak akan mengurangi jumlah penerima manfaat. Namun, Yeremia mengingatkan agar status Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Banten jangan sampai menurun.
“Itu disampaikan ke kami (DPRD Banten, red) dan ketika ini ada hal yang berkurang dari APBD provinsi, pertama kita mendorong bahwa jangan sampai status UHC turun. (Kalau turun, red) Ini akan berpengaruh pada kecepatan pelayanan BPJS kepada masyarakat di Provinsi Banten,” tegasnya.
“Tetapi jelas, akhir-akhir ini bahwa UHC kita di Provinsi Banten masih tetap,” tambahnya.
Dirinya menekankan, pelayanan kesehatan di Provinsi Banten harus terus ditingkatkan. Ia menegaskan, agar jangan sampai ada keluhan masyarakat yang mengeluhkan pelayanan kesehatan di Provinsi Banten.
“Yang terpenting, pelayanan kesehatan ketika ada masyarakat yang membutuhkan, masyarakat yang kurang mampu jangan sampai mereka tidak dilayani dan itu titik poin kita dan kita terus tekankan ini bahwa pelayanan khususnya di RSUD Banten, Cilograng dan Labuan ini layani masyarakat dengan baik ketika mereka tidak punya BPJS, minta SKTM dan daftarkan ke BPJS Kesehatan,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, turut mengamini adanya pemangkasan anggaran BPJS PBI senilai Rp19 miliar.
Menurutnya, hal itu telah disesuaikan dengan komitmen Universal Health Coverage (UHC) Banten yang memastikan seluruh masyarakat Provinsi Banten memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Iya (di pangkas Rp19 miliar, red), disesuaikan dengan komitmen UHC,” katanya, Selasa (16/9).
Rina memaparkan, penganggaran untuk BPJS Kesehatan dianggarakam berdasarkan rentang tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota.
“Pemprov juga sudah membuat komitmen pemenuhan UHC. Kemudian melalui evaluasi APBD Kabupaten/Kota, Pemprov sudah mandatorykan untuk pemenuhan anggaran BPJS-nya,” jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan Gubernur Banten Andra Soni yang menegaskan jika pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) harus dijalankan dengan konsep tanggung renteng antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, menyusul kebijakan Pemerintah Provinsi Banten mengefisiensi Rp19 miliar anggaran penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
“Kami pastikan mereka (Pemda Kabupaten/Kota, red) telah meng-cover PBI dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan. Dan saat ini, yang kita (Pemprov Banten, red) cover tidak turun, diangka 21 sekian persen. Jadi,ini masalah konsep tanggung renteng,” tegasnya.(*)
Discussion about this post