JAKARTA, BANPOS – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, pemerintah telah menyelesaikan persoalan dualisme organisasi SOKSI dan memastikan hanya ada satu kepemimpinan yang sah, yaitu di bawah Ketua Umum Mukhamad Misbakhun.
Pernyataan itu disampaikan saat Menkum menerima jajaran Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (DEPINAS SOKSI) di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Umum DEPINAS SOKSI Mukhamad Misbakhun, Sekretaris Jenderal Puteri Komarudin, Ketua Harian Tubagus Iman Ariyadi, Wakil Ketua Umum Hakim Kamarudin.
Hadir juga Ketua Dewan Pembina SOKSI Ahmadi Noor Supit, Ketua Dewan Kehormatan Oetojo Oesman, Ketua Dewan Pertimbangan Thoman Suyatno dan Ketua Dewan Pakar Bomer Pasaribu.
Ketua Umum DEPINAS SOKSI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas dukungan dan pengakuan resmi terhadap kepemimpinan yang sah di bawah dirinya.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Kementerian Hukum kepada SOKSI di bawah kepemimpinan saya,” ucapnya.
Hal ini, menurut Misbakhun, sejalan dengan keputusan Partai Golkar yang juga menegaskan bahwa SOKSI hanya ada satu.
“Sesuai arahan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, kami juga telah berupaya untuk terus merangkul kubu yang bersebrangan agar konsolidasi SOKSI semakin kuat diseluruh Indonesia” ujar Misbakhun dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Sementara itu, Menkum Andi Agtas memastikan sistem administrasi dan pelayanan hukum di kantornya kini dirancang agar tidak ada lagi potensi konflik atau dualisme dalam pengesahan organisasi.
Kemenkum memastikan tidak akan ada konflik lagi karena sistem yang sedang dibangun dirancang agar tidak memungkinkan munculnya dualisme.
“Sistem pelayanan ini dibuat untuk menyelesaikan persoalan dualisme secara lebih teliti, sehingga jika ada kemiripan nama dalam bentuk apa pun, akan otomatis ditolak,” tegasnya.
Supratman menambahkan bahwa keputusan yang telah diterbitkan oleh Kemenkum bersifat final.
“Berkas yang sudah masuk ke Kementerian Hukum dan telah diterbitkan keputusannya bersifat final,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa SOKSI sebagai organisasi kemasyarakatan memang bersifat mandiri, namun tetap memiliki keterikatan dengan Partai Golkar. SOKSI merupakan salah satu organisasi pendiri.
“SOKSI memang ormas yang mandiri, tetapi tetap menjadi bagian dari Partai Golkar. Karena itu, Kemenkum menghormati dan mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh DPP Partai Golkar terkait pengakuan atas SOKSI dibawah kepemimpinan Pak Misbakhun,” jelasnya. (*)
Discussion about this post