JAKARTA, BANPOS – Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai melakukan penataan besar-besaran dalam tata kelola sektor tambang dan energi nasional.
Langkah ini, dinilai bagian dari strategi jangka panjang menuju kedaulatan energi dan restrukturisasi ekonomi nasional.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul, mengatakan Presiden Prabowo Subianto kini sedang melakukan ‘reset’ total terhadap sistem ekonomi dan politik, termasuk di sektor energi.
“Prabowo sedang melakukan overhaul besar-besaran. Dia menghitung ulang kekayaan sumber daya dan menata kembali siapa yang berhak mengelola,” kata Adib dalam diskusi publik bertajuk “Satu Tahun Prabowo-Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Energi?” di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (13/10/2025).
Menurut Adib, banyak proyek energi yang kini dievaluasi kembali agar tidak menjadi lahan permainan para makelar energi yang selama ini menguasai rantai bisnis migas dan tambang di Indonesia.
“Selama para makelar itu masih kuat, siapapun menterinya akan sulit membawa perubahan. Karena itu, langkah penertiban dari Presiden harus kita dukung,” ujarnya.
Adib juga menilai, pencabutan dan pengembalian izin tambang yang marak dilakukan Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia dalam setahun terakhir merupakan bagian dari upaya menegakkan regulasi yang lebih tegas.
Dia mencontohkan kasus tambang di Raja Ampat yang dinilainya menjadi pelajaran penting agar izin usaha tidak lagi diberikan sembarangan.
“Masalahnya bukan pada kurangnya aturan, tapi lemahnya penegakan. Jadi langkah Pemerintah menertibkan izin dan memastikan pembangunan smelter adalah hal yang tepat,” katanya.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar Pemerintah adalah menghadapi narasi negatif di media sosial yang sering menyesatkan publik.
“Potongan video atau pernyataan dipelintir, lalu menciptakan diksi yang salah di publik. Padahal kebijakan belum tentu seburuk yang dibayangkan,” ungkapnya.
Dia menegaskan, tata kelola tambang dan energi yang transparan adalah fondasi menuju kedaulatan nasional.
“Tambang boleh dilakukan, asal diatur ketat dan hasilnya kembali untuk rakyat. Kalau semua diatur dengan benar, maka tidak ada yang salah dari tambang,” pungkasnya.
Sementara itu, pengamat energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio, menilai kebijakan hilirisasi tambang dan pembangunan enam smelter timah senilai Rp7 triliun adalah bukti bahwa pemerintah mulai serius membangun kedaulatan sumber daya alam.
“Kalau bahan mentah kita olah sendiri, nilai tambahnya jauh lebih besar. Pajaknya kembali ke negara, bukan ke perusahaan asing,” ujarnya.
Namun demikian, Subhkan mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap praktik rente dan monopoli di sektor tambang.
“Kita harus pastikan pendapatan negara dari tambang betul-betul masuk kas negara, bukan bocor di tengah jalan. Untuk itu dibutuhkan audit independen dan sistem pengawasan berbasis teknologi,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mengembalikan sebagian izin usaha pertambangan (IUP) yang sebelumnya ditangguhkan.
Langkah ini dilakukan setelah sejumlah perusahaan tambang memenuhi kewajiban mereka dengan membayar dana jaminan reklamasi pascatambang serta memperbaiki dokumen administratif, termasuk koreksi pada laporan produksi yang melampaui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan diperbolehkan kembali beroperasi. “Sebagiannya sudah jalan,” ujarnya di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Kamis (9/10/2025). (*)
Discussion about this post