LEBAK, BANPOS – Akademisi Universitas Latansa Mashiro (Unilam) Rangkasbitung Mochamad Husen menilai kurikulum Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto akan mampu mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan yang baik dan berkualitas.
“Kami menilai kebijakan Prabowo tepat untuk pengentasan kemiskinan melalui pendidikan,” katanya di Lebak, Senin (13/10/2025).
Lompatan pendidikan sangat mulia untuk memutuskan mata rantai kemiskinanan, sebab pendidikan itu bisa mengubah nasib orang. Pendidikan bisa membentuk jiwa kemandirian, karakter, kompetensi , ketrampilan dan nilai – nilai akhlak serta cinta kebangsaan.
Jika pendidikan masyarakat baik dan berkualitas, dipastikan tingkat perekonomian mereka relatif baik, namun sebaliknya, jika pendidikan masyarakat itu tidak baik, jumlah kemiskinan ekstrem akan meningkat.
Sebab, kata dosen Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam Unilam Rangkasbitung orang itu, tidak memiliki pendidikan, indeks pembangunan manusia (IPM) rendah, sehingga berpotensi meningkatnya kemiskinan.
Kebijakan Presiden Prabowo sangat tepat untuk memutuskan mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas, tak terkecuali di Sekolah Rakyat dari kalangan Desil 1 dan 2 atau keluarga miskin rentan dan miskin ekstrem.
Pemerintah, lanjutnya, beberapa tahun terakhir menyalurkan bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat miskin, tetapi angka kemiskinan tidak berkurang.
Apalagi, kurikulum Sekolah Rakyat menerapkan tiga kurikulum, yakni kurikulum matrikulasi, kurikulum nasional dan kurikulum berasrama.
“Kami meyakini dengan menerapkan tiga kurikulum itu akan terbentuk kemandirian, ketrampilan, kompetensi, karakter, sehingga memiliki inovasi untuk masa depan yang lebih baik,” kata Mantan Anggota DPRD Lebak itu.
Ia menyebutkan jumlah Sekolah Rakyat di Indonesia yang sudah beroperasi sekitar 100 sekolah dengan sistem sekolah berasrama (boarding school) ditunjang sarana prasarana yang lengkap, juga mendapatkan makan bergizi tiga kali dan makanan snack.
Selain itu, tenaga guru profesional, karena mereka sudah mengantongi Profesi Pendidikan Guru (PPG) juga wali asuh yang sudah teruji.
Selain itu, Kementerian Sosial dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjalin kerja sama untuk menampung anak lulusan Sekolah Rakyat bekerja di Kantor Pos milik perusahaan BUMN.
Siswa Sekolah Rakyat yang berprestasi ditampung di Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya. “Kami meyakini bahwa Sekolah Rakyat dapat memutuskan mata rantai kemiskinan,” katanya.(ANTARA)
Discussion about this post