JAKARTA, BANPOS – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, akan membangun ulang gedung Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang ambruk hingga menewaskan 67 orang. Pembangunan dilakukan dari nol dan akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dody Hanggodo mengatakan, hasil pengecekan di lapangan menunjukkan biaya perbaikan justru lebih mahal dibanding membangun ulang dari awal. Karena itu, Pemerintah memutuskan merobohkan seluruh bangunan lama dan menggantinya dengan konstruksi baru.
“Lebih murah dibangun baru dari nol, daripada kita tambal sulam,” ujar Dody, usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Dia mengatakan, perhitungan detail anggaran masih dibahas. Namun, Dody memastikan pembangunan akan menggunakan APBN dengan kemungkinan adanya dukungan dari pihak swasta.
Dody menjelaskan, urusan ponpes biasanya menjadi kewenangan Kementerian Agama. Namun, karena ini termasuk kondisi darurat, Kementerian PU mengambil peran untuk memastikan proses rekonstruksi berjalan cepat.
Muhaimin Iskandar mengatakan, Pemerintah akan membuka layanan hotline bagi masyarakat yang ingin melaporkan kondisi bangunan sekolah atau pesantren yang rawan roboh.
Tolong disampaikan ke masyarakat, pesantren-pesantren yang merasa bangunannya rawan, silakan konsultasi lewat hotline,” kata Cak Imin-sapaan Abdul Muhaimin Iskandar.
Seperti diketahui, gedung tiga lantai termasuk musala di asrama putra Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, ambruk, Senin (29/9) sore. Saat kejadian, ratusan santri sedang melaksanakan shalat ashar berjemaah di gedung yang masih dalam tahap pembangunan itu.
Hingga akhir pencarian, Selasa (7/10/2025), Basarnas mencatat total korban mencapai 171 orang. Sebanyak 104 selamat, sedangkan 67 lainnya meninggal dunia, termasuk delapan bagian tubuh yang ditemukan terpisah.
Terpisah, Polda Jawa Timur (Jatim) mulai menyelidiki dugaan tindak pidana di balik ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny. Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto mengatakan, hingga kini sudah ada 17 saksi yang dimintai keterangan.
“Jumlah itu diperkirakan masih akan bertambah,” kata Nanang dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).
Dia menjelaskan, penyidik juga akan memeriksa sejumlah pihak yang bertanggung jawab dalam pengurusan Ponpes Al Khoziny, serta meminta keterangan dari para ahli. Termasuk meminta keterangan resmi dari ahli teknik sipil bangunan gedung untuk menganalisis penyebab pasti kegagalan konstruksi.
Selain itu, polisi juga melibatkan ahli hukum pidana guna memperkuat unsur-unsur pelanggaran yang berpotensi dijerat kepada pihak terkait.
“Begitu juga ahli hukum pidana yang akan memperkuat unsur-unsur pidananya,” tegas Nanang.
Sementara, Kementerian Agama (Kemenag) kembali mengajukan pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren (Ditjen Pontren) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Langkah ini dianggap mendesak sebagai evaluasi pasca ambruknya Ponpes Al Khoziny.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i berharap, izin prakarsa dari Presiden dapat terbit sebelum 22 Oktober 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Santri.
“Ditjen Pontren dibutuhkan karena kehadirannya sesuai dengan kebutuhan atas layanan umat beragama,” katanya, Rabu (8/10/2025).
Menurut Romo, Kemenag mencatat lebih dari 42 ribu pesantren telah terdaftar, dengan perkiraan total mencapai 44 ribu karena masih ada lembaga yang belum terdata. Puluhan ribu pesantren tersebut mengelola lebih dari 11 juta santri dan sekitar 1 juta kiai atau dewan guru.
Selain itu, Kemenag juga membina 104.204 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan 194.901 Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ).
“Ini secara kuantitas bukan jumlah yang sedikit,” ungkapnya. (*)
Discussion about this post