JAKARTA, BANPOS – Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal di Bangka Belitung mendapat apresiasi dari Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron. Ia menilai tindakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat tata kelola dan hilirisasi sumber daya alam nasional.
Menurut Herman, kebijakan Presiden Prabowo yang mengembalikan pengelolaan smelter ilegal ke PT Timah merupakan langkah strategis dalam memperbaiki sektor pertambangan nasional.
“Saya memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo atas program hilirisasi sumber daya alam dan langkah mereset institusi pengelolanya,” ujar Herman kepada Rakyat Merdeka, Senin (6/10/2025).
Ia menjelaskan, kekayaan sumber daya alam Indonesia seharusnya menjadi modal besar untuk menyejahterakan rakyat, bukan menjadi sumber ketimpangan ekonomi.
“Selama ini banyak sumber daya alam kita yang kurang memberikan nilai tambah karena dijual ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah. Itu pun sering kali penguasaannya hanya oleh segelintir orang,” tegasnya.
Herman yang juga Sekjen Partai Demokrat itu menekankan pentingnya kebijakan hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi dan memperkuat kemandirian industri nasional.
“Semoga ke depan kebijakan ini terus diperkuat dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk bagi PT Timah dan seluruh ekosistem industri di daerah penghasil,” ujarnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Bangka Belitung pada Senin (6/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyerahkan pengelolaan smelter timah hasil sitaan Kejaksaan Agung kepada PT Timah Tbk sebagai bagian dari upaya penataan tambang nasional dan penguatan industri hilir mineral strategis. (*)
Discussion about this post