JAKARTA, BANPOS – Serikat Tani Nelayan (STN) menilai persoalan ketimpangan agraria menjadi akar dari berbagai persoalan sosial-ekonomi di Indonesia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diminta segera mempercepat pelaksanaan reforma agraria secara inklusif dengan melibatkan organisasi tani.
Ketua Umum STN, Ahmad Rifai, menegaskan hingga kini redistribusi lahan yang ditargetkan pemerintah sebesar 9 juta hektare baru terealisasi sekitar 26 persen. Kondisi ini dinilai jauh dari harapan, terlebih sebagian besar petani masih menguasai lahan di bawah 0,5 hektare.
“Tanpa akses terhadap tanah dan air, ditambah keterbatasan modal, teknologi, dan jaminan pasar, kemiskinan petani akan terus berlangsung. Bahkan, hampir setengah dari penduduk miskin ekstrem di Indonesia bekerja di sektor pertanian,” kata Rifai dalam keterangan persnya, Rabu (1/10).
STN juga menyoroti Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang dinilai belum menyentuh kebutuhan mendasar petani.
Mereka mendorong agar beleid tersebut direvisi dengan memasukkan organisasi tani sebagai mitra strategis dalam Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional maupun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah.
“Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 4046/SK-LR.02.01/VII/2025 sebenarnya sudah menetapkan organisasi tani sebagai mitra strategis. Jadi, tidak logis jika percepatan reforma agraria tetap dilakukan tanpa melibatkan mereka yang selama ini memperjuangkan hak-hak agraria di lapangan,” tegas Rifai.
Selain itu, STN meminta komposisi tim reforma agraria diperluas dengan melibatkan kementerian terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, agar penyelesaian konflik agraria bisa lebih komprehensif.
Rifai menambahkan, reforma agraria adalah amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, sekaligus pengejawantahan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial.
Menurutnya, keberhasilan program ini akan menjadi syarat utama terwujudnya kedaulatan pangan sekaligus menjaga persatuan nasional.
“Ini momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk mengonsolidasikan kekuatan bangsa dari sektor agraria. Kami menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk mendukung percepatan reforma agraria yang berkeadilan,” ujarnya. (*)
Discussion about this post