JAKARTA, BANPOS – Presiden Prabowo Subianto risau usai kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden sudah memberikan arahan untuk evaluasi total tata kelola MBG. Salah satunya, memerintahkan seluruh dapur penyedia makanan dilengkapi alat uji (test kit) untuk memastikan makanan benar-benar aman sebelum dikonsumsi
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Musyawarah Nasional VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Senin (29/9/2025). Nada kecewa tak bisa ia sembunyikan. Prabowo menyebut insiden keracunan sebagai bentuk “penyimpangan” serius dari standar yang seharusnya.
Baca Juga
“Kita perintahkan semua dapur harus punya test kit. Sebelum distribusi, makanan diuji dulu. Semua alat juga wajib dicuci dengan teknologi modern untuk bunuh bakteri,” ujar Prabowo.
Diketahui, sejak diluncurkan awal tahun 2025, MBG sudah menjangkau 30 juta penerima manfaat. Terdiri dari anak sekolah, balita, hingga ibu hamil yang tersebar di sejumlah wilayah di Tanah Air.
Meskipun capaian itu merupakan prestasi dari kerja keras Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi terkait, Prabowo masih belum puas. Angka itu masih jauh dari target final MBG sebesar 82 juta.
Apalagi, dalam perjalanannya, terjadi penyimpangan berupa pelanggaran SOP oleh sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Data Badan Gizi Nasional mencatat, sepanjang Januari–September 2025, ada 70 insiden keamanan pangan yang berdampak pada 5.914 penerima MBG.
Bahwa ada kekurangan iya. Ada keracunan iya, tapi kalau dihitung, dari semua makanan yang keluar, tingkat kesalahan hanya 0,00017 persen,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Prabowo menegaskan, kasus itu tidak menutupi manfaat besar MBG. Selain memenuhi gizi anak bangsa, program ini juga menggerakkan ekonomi rakyat. Panen petani dan peternak terserap untuk memenuhi kebutuhan MBG, dari beras, telur, sayur, hingga daging.
“Dengan makan bergizi ini, awal tahun depan kita bisa ciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru,” ucapnya.
Menteri Pertahanan periode 20192024 ini, mengumumkan alokasi Rp 335 triliun pada 2026 untuk mendukung MBG. Anggaran itu, dipastikan mengalir ke desa-desa, bukan hanya ke kota besar.
Selama puluhan tahun uang dari daerah mengalir ke Jakarta, bahkan ke luar negeri. Sekarang kita balik, uang masuk ke desa,” tegas Prabowo.
Ia menyebut, skala program MBG bahkan melampaui negara lain. “Brazil butuh 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima. Kita, dalam waktu kurang dari setahun, sudah 30 juta. Ada kekurangan, tapi manfaatnya luar biasa,” ucapnya.
Perhatian Besar Presiden Ke MBG
Sejak tiba di tanah air usai lawatan keempat negara, Jumat (26/9/2025), Presiden memberi perhatian besar terkait insiden keracunan massal usai menyantap menu MBG. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana langsung dipanggil untuk memberikan penjelasan.
Esoknya, Sabtu (27/9/2025), Presiden memberikan arahan kepada sejumlah menteri untuk melakukan rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta. Rakortas khusus untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG.
Minggu (28/9/2025), giliran Presiden yang menggelar rapat terbatas dengan sejumlah kementerian. Rapat yang digelar di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta itu, membahas sejumlah isu penting. Dalam rapat yang berlangsung 2 jam itu, Presiden salah satunya membahas soal evaluasi pelaksanaan MBG.
“Presiden memberi arahan sangat rinci, sampai ke aspek teknis di lapangan. Misalnya soal kedisiplinan, prosedur, dan terutama masalah kebersihan,” jelas Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sebelumnya, usai menggelar Rakortas, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan keputusan yang sudah disepakati bersama. Kata Zulhas, Presiden Prabowo meinginstruksikan jajarannya untuk mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola MBG. Presiden Prabowo menekankan, keselamatan anak Indonesia jadi prioritas utama.
“Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut generasi penerus,” kata Zulhas saat Konferensi Pers Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Pada Program Prioritas MBG dilihat di kanal YouTube Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).
Dipaparkan Zulhas, salah satu poin evaluasi utama yakni SPPG yang bermasalah akan ditutup sementara, dievaluasi dan investigasi. Selain itu, peningkatan kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak. Aturan berlaku untuk semua SPPG di seluruh Indonesia, bukan hanya di lokasi terjadinya keracunan. (*)
Discussion about this post