JAKARTA, BANPOS – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan evaluasi total tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo prioritaskan keselamatan penerima manfaat dalam evaluasi ini.
Keputusan ini diambil usai rapat koordinasi terbatas (Rakortas) lintas kementerian, Minggu (28/9/2025). Rapat yang digelar di Auditorium Dr.J.Leimena, Gedung Dr. Adhyatma, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, itu, atas perintah Presiden Prabowo.
Baca Juga
Rakortas dimulai sekitar pukul 14.15 WIB, dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari.
Selain itu, hadir juga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, dan Wakil Mendikdasmen Fajar Riza Ul Haq.
Apa hasilnya? Menko Zulhas membeberkan poin penting hasil Rakortas. Kata Zulhas, Presiden Prabowo meinginstruksikan jajarannya untuk mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola MBG. Presiden Prabowo menekankan, keselamatan anak Indonesia jadi prioritas utama.
“Bapak Presiden begitu serius. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut generasi penerus,” kata Zulhas saat konferensi pers yang diberi judul Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Pada Program Prioritas MBG. Konfers ini bisa dilihat di kanal YouTube Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).
Dipaparkan Zulhas, salah satu poin evaluasi utama yakni SPPG yang bermasalah akan ditutup sementara, dievaluasi dan diinvestigasi. Selain itu, peningkatan kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak. Aturan berlaku untuk semua SPPG di seluruh Indonesia, bukan hanya di lokasi terjadinya keracunan.
Selanjutnya, SPPG wajib melakukan sterilisasi seluruh alat makan, proses sanitasi harus diperbaiki, terutama yang menyangkut kualitas air dan limbah. SPPG, wajib punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Arahan Presiden berikutnya, sambung Zulhas, semua kementerian dan lembaga dan pemangku kepentingan MBG, termasuk Pemerintah Daerah, wajib ikut dan aktif dalam proses perbaikan. Kementerian Kesehatan, diminta mengoptimalkan Puskesmas di seluruh Tanah Air, serta Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk ikut serta memantau SPPG secara berkala.
“Agar publik yakin, makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” tegas Zulhas sembari menyatakan, bakal kembali menggelar rapat koordinasi soal MBG, Rabu (1/10/ 2025) mendatang.
Mendagri Tito Karnavian juga akan menggelar zoom meeting, Senin (29/ 9/2025) pagi. Pesertanya adalah seluruh Kepala Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pendidikan.
Pada zoom meeting nanti, Menkes akan memberikan arahan teknis kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan. “Wakil Kepala BGN dan Wakil Mendikdasmen akan memberi instruksi soal UKS dan SLHS yang melibatkan Dinas Kesehatan,” kata Tito.
Kepala BGN Dipanggil Presiden
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengaku telah bertemu dengan Presiden Prabowo Sabtu (27/ 9/2025) malam. Dalam pertemuan itu, Dadan menjelaskan rentetan dan penyebab keracunan MBG.
Kata Dadan, jumlah SPPG yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit. Total ada sebanyak 31 juta penerima. Sementara jumlah kejadian luar biasa (KLB) sepanjang pelaksanaan program, adalah sebagai berikut: pada periode 6 Januari-31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.
Sementara pada 1 Agustus-27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian. Banyak kasus dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang.
“Faktor lainnya, kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran SOP,” ungkap Dadan dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyatakan, untuk mencegah insiden keracunan, pihaknya meminta seluruh SPPG segera melengkapi tiga persyaratan utama. Yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, dan Sertifikat Penggunaan Air Layak Pakai.
BGN, kata Nanik, memberikan tenggat waktu yang tegas. Jika hingga akhir Oktober 2025 SPPG tidak dapat memenuhi ketiga syarat itu, dapur mereka terancam ditutup.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan, Presiden Prabowo serius mengevaluasi pelaksanaan MBG. “Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. Pemerintah tak akan menutup mata,” kata Cak Imin.
Ditegaskan, evaluasi dilakukan menyeluruh, dari bahan baku, pengolahan, hingga distribusi oleh SPPG. Sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikasi halal, dan bukti penggunaan air layak juga akan diwajibkan di semua dapur MBG.
Menurut Cak Imin, MBG bukan sekadar memberi makan gratis, tapi memastikan anak-anak mendapat makanan higienis, aman, dan berkualitas. MBG adalah investasi masa depan bangsa, berperan memperbaiki gizi. Sekaligus ekosistem pemberdayaan yang melibatkan petani, UMKM, dan pengusaha lokal. Sehingga, program dengan banyak nilai positif ini, tak boleh berhenti di tengah jalan.
“Yang penting kita berani memperbaiki dan membenahi setiap prosesnya,” tegasnya.
Sebelumnya, usai melakukan lawatan dari 4 negara, Presiden memastikan akan menyelesaikan kasus keracunan massal dengan sebaik-baiknya. Namun, Presiden mengingatkan kepada semua pihak agar waspada. “Jangan sampai kasus ini dipolitisasi,” ujar Presiden di Lapangan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Diakui Presiden, sejak awal pelaksanaan program MBG, masih ada sejumlah kekurangan. Namun, MBG tak boleh goyah karena ada hambatan teknis. Program MBG harus tetap jalan, karena bermanfaat untuk masa depan anak Indonesia.
“Mungkin kita-kita ini makan lumayan. Mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam,” ungkap mantan Danjen Kopassus ini.
Sementara itu, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan salut dengan gerak cepat Presiden. Padahal, Presiden baru saja pulang dari rangkaian kunjungan kerja ke luar negeri selama sepekan. “Saya apresiasi gerak cepat Presiden Prabowo mengatasi kasus ini,” ucapnya, dalam keterangan resminya, Minggu (28/9/2025).
Dia pun mendukung Presiden melakukan evaluasi menyeluruh program MBG. Dari proses administrasi hingga pelaksanaan di lapangan. Berbagai kasus keracunan ini wajib diusut tuntas. Termasuk jika ada pelanggaran, penyelewengan, harus ditindak tegas.
Dia juga sepakat dengan Prabowo, jangan sampai momentum ini dipolitisasi oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan. Sebab, tujuan MBG ingin agar anak-anak Indonesia sehat, cerdas dan menjadi harapan masa depan bangsa.
“Hindari politisasi. Mari dorong Pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post