JAKARTA, BANPOS – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana angkat bicara soal polemik Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyangkut masalah keamanan, kenyamanan, dan keselamatan.
Menurutnya, polemik tersebut menjadi indikator ketidaksiapan pelaksanaan MBG.
Baca Juga
“YLKI mendesak perlunya pelatihan, standar dan jaminan baik dari higiene sanitasi sarana prasarana dapur, sampai dengan persoalan kehalalan food tray yang harus bisa dijamin keamanannya,” kata Niti dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).
“Perlu ada penarikan dan penggantian alternatif untuk food tray, bila terbukti tidak terjamin kehalalannya,” imbuhnya.
YLKI mendesak perlunya tenaga ahli gizi yang profesional dan terlatih untuk memastikan gizi yang seimbang, memantau distribusi program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Agar makanan yang disajikan bisa terjamin kualitas dan gizinya untuk dikonsumsi.
Tak kalah penting, YLKI juga mendesak memperketat standar dan jaminan keamanan pangan MBG, yang merupakan hak mutlak penerima manfaat.
“YLKI mendorong perombakan sistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir memastikan keamanan pangan safe from farm to table, serta audit standar dapur dan standar makanan MBG,” tutur Niti.
Menurutnya, pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami oleh penerima manfaat.
Bila perlu, dilakukan penghentian sementara program MBG untuk menjamin evaluasi perbaikan secara sempurna dan menyeluruh.
“Jika tidak dilakukan evaluasi perbaikan secara serius dan komprehensif, MBG akan menjadi bom waktu bagi penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan pada kasus keracunan,” tegas Niti.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), sejak Januari hingga 22 September 2025, sudah terjadi 4.711 kasus keracunan MBG. Dengan kasus terbanyak di Pulau Jawa.
“Total catatan kami, ada sekitar 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Menurut Dadan, kasus keracunan terjadi karena beberapa hal. Seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih baru, belum terbiasa memasak dalam porsi besar, hingga mengganti supplier bahan baku. Karena itu, Dadan meminta mitra dapur umum lebih hati-hati.
Sebelumnya, pada Jumat (19/9/2025), Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi telah meminta maaf atas banyaknya kasus keracunan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
“Tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan,” imbuhnya.
Selain memastikan kasus ini menjadi bahan evaluasi bagi BGN, Prasetyo juga meminta seluruh korban terdampak mendapat penanganan cepat.
“Memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya,” tegas Prasetyo. (*)
Discussion about this post