SERANG, BANPOS – Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Pengembangan Aparatur, Alif Kamal, menyebut lulusan jurusan pendidikan non-formal memiliki peluang besar untuk berkarier di sekolah rakyat yang tengah dipersiapkan pemerintah.
Hal itu disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema ‘Kontribusi Pendidikan Non-Formal Dalam Sekolah Rakyat’ di FKIP Untirta pada Kamis (25/9).
Menurut Alif, sekolah rakyat nantinya akan membutuhkan banyak sumber daya manusia, terutama tenaga kependidikan yang mampu mendampingi siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Yang paling dibutuhkan itu orang-orang dengan empati sosial tinggi. Karena siswa sekolah rakyat berbeda dengan sekolah formal biasa, mereka berasal dari keluarga desil-1 dan desil-2 yang selama ini kurang mendapat perhatian negara,” ungkapnya.
Ia menekankan, mahasiswa pendidikan non-formal harus membekali diri dengan kemampuan empati agar bisa cepat menyesuaikan diri ketika menghadapi karakter siswa yang lebih rentan.
“Kalau punya empati, akan lebih mudah beradaptasi. Ke depan, mahasiswa pendidikan non-formal bisa menyalurkan ilmunya di sekolah-sekolah permanen yang akan dibangun Kementerian Sosial,” kata Alif.
Selain empati, pengalaman dalam pola pengasuhan berbasis asrama juga menjadi nilai tambah. Pasalnya, konsep sekolah rakyat dirancang dengan sistem asrama mirip pesantren.
“Yang akan banyak dilirik itu mereka yang punya pengalaman di lingkungan asrama. Karena pola pengasuhan dan pendampingan intensif sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Alif menambahkan, sejauh ini kualifikasi yang paling banyak dipertimbangkan berasal dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan mereka yang pernah terlibat dalam sekolah berasrama. Meski begitu, lulusan pendidikan non-formal tetap memiliki peluang besar jika mampu menunjukkan kompetensi sosial yang kuat.
Kepada mahasiswa, ia berpesan agar terus menimba ilmu dan memperdalam aspek sosial. Menurutnya, bidang sosial sangat luas, mencakup lingkungan, kesehatan, hingga pengasuhan masyarakat.
“Ilmu sosial ini luas sekali jangkauannya. Jadi teruslah belajar, jangan berhenti mengasah diri. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif PATTIRO Banten, Panji Bahari Noor Romadhon, menilai Presiden Prabowo Subianto berpotensi besar menjadi tokoh yang mendorong kemajuan pendidikan non-formal di Indonesia. Hal itu disampaikannya menanggapi arah kebijakan pemerintah yang menurutnya semakin memberi ruang bagi sektor pendidikan di luar jalur formal.
Panji menyebut, sebagian besar paket kebijakan ekonomi terbaru yang digulirkan pemerintah justru banyak mensyaratkan kontribusi dari pendidikan non-formal.
“Saya berani bilang kalau Pak Prabowo ini adalah presidennya pendidikan non-formal. Karena hampir sebagian besar paket ekonomi yang terbaru itu basisnya justru ada di pendidikan non-formal,” ujarnya.
Menurutnya, peran pendidikan non-formal terbukti lebih efektif ketika mengelola anggaran pelatihan dibandingkan dengan lembaga di luar sektor tersebut. Dampaknya bukan hanya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, melainkan juga berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan sesuai target pemerintah.
Panji menekankan pentingnya mahasiswa dan lulusan pendidikan non-formal untuk segera menyelesaikan studi mereka. Sebab, kebutuhan tenaga yang memiliki latar belakang sosial dan empati besar kini semakin mendesak.
“Pak Prabowo jelas membutuhkan pendampingan dari orang-orang yang bergerak di bidang sosial. Jadi, kesempatan ini jangan disia-siakan,” katanya.
Terkait keresahan mahasiswa mengenai kepastian masa depan jurusan pendidikan non-formal, Panji menilai hal itu lebih tepat diarahkan kepada perguruan tinggi. Menurutnya, jurusan harus berani memperbarui kurikulum dan kompetensi, termasuk kemungkinan perubahan nomenklatur program studi agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman.
Ia juga menyoroti momentum pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Revisi regulasi tersebut, kata Panji, merupakan peluang besar bagi pendidikan non-formal untuk diperkuat posisinya.
“Ini waktunya pendidikan non-formal ikut membantu Pak Prabowo dalam proses revisi, dengan menyusun daftar inventarisasi masalah yang nyata di lapangan,” jelasnya.
Panji mendorong kalangan akademisi maupun praktisi pendidikan non-formal untuk lebih aktif menyuarakan kebutuhan dan kendala di lapangan agar dapat masuk dalam agenda kebijakan.
“Saat ini sangat terbuka. Kalau ada masalah dalam UU Sisdiknas atau UU Kesejahteraan Sosial, maka pendidikan non-formal harus berani menginventarisasi dan menyampaikan langsung,” tegasnya. (*)
Discussion about this post