SERANG, BANPOS – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama instansi terkait akan menindaklanjuti beragam persoalan yang dihadapi nelayan, mulai dari pendangkalan muara hingga sulitnya memperoleh akses BBM subsidi.
“Terkait pendangkalan yang terjadi hampir di semua lokasi pendaratan ikan di Provinsi Banten, sebagian menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sementara sebagian lainnya merupakan kewenangan pemerintah pusat,” ujar Andra Soni saat berdialog dengan nelayan di Serang, Selasa.
Ia menuturkan, nelayan juga menyampaikan keluhan mengenai keterbatasan akses BBM subsidi serta pentingnya peningkatan kesejahteraan, termasuk kepesertaan dalam BPJS. “Diskusi tidak boleh berhenti pada tataran pembicaraan saja, harus ada tindak lanjut nyata,” ucapnya.
Andra menjelaskan, hasil koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3) memastikan bahwa pengerukan atau normalisasi direncanakan terlaksana pada tahun 2026.
“Lokasi yang akan ditangani antara lain Muara Cibanten atau Pelabuhan Karangantu, serta wilayah Tangerang oleh balai dari PUPR,” katanya.
Menurut ia, pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti aspirasi nelayan secara menyeluruh. “Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan, termasuk pengelolaan pelabuhan perikanan. Komitmen kita bersama seluruh pemangku kepentingan adalah terus berdiskusi dan memberi masukan,” ujar Andra.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten, Neneng Sri Hastuti Handayani, menilai forum ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam merespons cepat aspirasi nelayan.
“Alhamdulillah, dari pertemuan pertama Pak Gubernur menepati janjinya dengan langkah cepat. Semua sudah tersampaikan dan terjawab,” katanya.
Ia berharap langkah lanjutan tersebut benar-benar membawa dampak positif. “InsyaAllah ke depan nelayan akan lebih sejahtera, produktif, dengan hasil tangkapan yang melimpah, aturan yang lebih mudah, serta area penangkapan yang diperluas lewat kebijakan. Dengan begitu, nelayan tetap ada dan mendukung ketahanan pangan sesuai harapan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BBWS C3 Dedi Yudha Lesmana menyampaikan pihaknya telah menyiapkan program normalisasi Sungai Cibanten hingga Karangantu sepanjang 2,9 kilometer untuk mengatasi sedimentasi.
“InsyaAllah pada 2026 pekerjaan normalisasi dapat dilaksanakan. Anggaran kami Rp236 miliar, memang masih kurang, tapi kami berupaya bersama pemerintah provinsi dan Pak Gubernur untuk mendapat tambahan dari pusat,” jelasnya.
Menurut Dedi, idealnya proses tender dimulai pada Januari 2026. “Mudah-mudahan bisa dipercepat lewat lelang dini, sehingga Januari sudah terkoneksi kontrak. Ini masih rencana, semoga terlaksana sesuai jadwal,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post