JAKARTA, BANPOS – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak “buta dan tuli” alias tone deaf terhadap masalah, kritik, maupun kesulitan yang dialami masyarakat.
Menurut Qodari, seluruh ruang dialog selalu terbuka melalui berbagai lembaga, termasuk Kantor Staf Presiden (KSP).
Baca Juga
“Belajar dari dinamika terakhir, khususnya pada bulan Agustus, masyarakat harus tahu bahwa dalam pemerintahan juga ada kritik dan otokritik. Itu semua untuk mengoptimalkan program pembangunan. Jadi jangan sampai ada anggapan pemerintahan Pak Prabowo ini buta dan tuli,” kata Qodari di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Qodari juga menepis anggapan pemerintah menutup nutupi insiden dalam program prioritas, termasuk kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kita hidup di era media, semua orang bisa nonton dan tahu. Kalau Pemerintah diam, nanti muncul penilaian seolah olah Pemerintah buta dan tuli,” ujar Qodari seperti dikutip ANTARA.
Ia menjelaskan, peran KSP adalah mengawal program prioritas Presiden, mengelola isu strategis, hingga rutin turun ke lapangan mengecek pelaksanaan program seperti MBG dan Sekolah Rakyat. Karena itu, masukan publik sangat dibutuhkan.
“Harapan saya, kalau ada warga misalnya ojol melihat ada masalah di lapangan, lalu mendengar KSP sudah bicara soal itu, mereka merasa terwakili. Itu artinya suara masyarakat sampai ke pemerintah,” tegas Qodari. (*)
Discussion about this post