JAKARTA, BANPOS – Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan dukungannya terhadap pengembangan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi, seperti banjir, gerakan tanah, maupun tanah longsor, guna menekan risiko jatuhnya korban jiwa serta kerugian ekonomi di daerah.
Kepala Badan Geologi, Muhammad Wafid, dalam konferensi pers daring “Update Status Gunung Api Indonesia” di Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya memiliki data sebaran kawasan rawan yang cukup lengkap di seluruh Indonesia, bahkan sebagian sudah dilengkapi dengan alat pemantauan berupa extensometer.
Baca Juga
“Extensometer dipakai untuk memantau pergerakan tanah lambat atau creep, yang bisa menjadi indikator potensi longsor. Namun, jumlah alat ini masih terbatas sehingga menjadi tantangan tersendiri,” ujar Wafid.
Ia menjelaskan bahwa tipe gerakan tanah di Indonesia sangat beragam, mulai dari yang bergerak lambat, cepat, hingga yang berpotensi memicu likuifaksi. Oleh karena itu, teknologi pemantauan perlu terus ditingkatkan.
Badan Geologi juga berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta BPBD di tingkat kabupaten/kota untuk mengintegrasikan data hidrologi dan meteorologi dengan peta kerentanan geologi.
“Upaya ini diharapkan bisa memperkuat langkah mitigasi, khususnya di kawasan padat penduduk dengan kondisi tanah yang rawan longsor,” kata Wafid menambahkan.
Wafid menegaskan bahwa keberadaan sistem peringatan dini merupakan kebutuhan yang mendesak. Pasalnya, sekitar 60 persen wilayah Indonesia rawan terhadap gerakan tanah, sehingga kecepatan informasi demi kesiapsiagaan masyarakat sangat perlu ditingkatkan.
Berdasarkan data Badan Geologi, dalam lima tahun terakhir tercatat sekitar 1.300 kejadian gerakan tanah atau longsor yang mengakibatkan kerugian rata-rata 400 hektare lahan pertanian setiap tahun.
Sebagian besar peristiwa tersebut terjadi di kawasan perbukitan, termasuk di Pulau Jawa yang berpenduduk padat.
“Rata-rata korban jiwa akibat gerakan tanah mencapai 200 orang per tahun, selain kerusakan bangunan dan lahan produktif yang cukup luas,” ucap Wafid.
Ia menambahkan, dengan 41 juta jiwa tinggal di kawasan rawan, longsor menjadi salah satu bencana geologi paling sering terjadi di Indonesia setelah gempa bumi dan erupsi gunung api.
Badan Geologi memastikan bahwa peta zona kerentanan gerakan tanah dan sistem peringatan dini berbasis curah hujan sudah tersedia serta dapat diakses publik sebagai rujukan pemerintah daerah dalam upaya tanggap darurat.
Selain itu, Wafid mengingatkan potensi meningkatnya aktivitas gerakan tanah seiring datangnya musim hujan, terutama di daerah dengan tanah gembur dan lereng curam. Oleh karena itu, koordinasi lintas lembaga diperlukan agar integrasi data geologi dan meteorologi bisa menghasilkan sistem peringatan dini yang lebih efektif.
“Mitigasi bencana gerakan tanah tidak hanya berbicara soal peta dan sensor, tetapi juga kesiapan masyarakat untuk memahami risiko di lingkungan sekitarnya,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post