JAKARTA, BANPOS – Selasa, 23 September 2025 akan tercatat sebagai salah satu momen penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan menyampaikan pidato di hadapan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.
Kehadiran Prabowo kali ini bukan sekadar rutinitas diplomatik. Selama satu dekade terakhir, Indonesia hanya diwakili oleh Menteri Luar Negeri. Presiden Joko Widodo, dengan alasan prioritas dalam negeri, tidak pernah berdiri langsung di podium PBB. Kini, Prabowo mengembalikan tradisi diplomasi tingkat tinggi itu, sekaligus menapak tilas jejak ayahnya, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang dikenal sebagai pejuang diplomasi Indonesia di masa lalu.
A. Panggung Strategis di Antara Raksasa
Posisi Indonesia pada urutan ketiga setelah Brasil (Lula da Silva) dan Amerika Serikat (Donald Trump) memberi nilai tambah yang sangat strategis. Tradisi menetapkan Brasil sebagai pembicara pertama, disusul oleh tuan rumah AS, menjadikan Indonesia sebagai suara pertama dunia berkembang yang didengar audiens global.
Di sinilah peluang emas bagi Prabowo untuk menegaskan peran Indonesia sebagai bridge-builder antara Global North dan Global South. Lula akan bicara soal perubahan iklim dan keadilan sosial; Trump akan bicara kepentingan Amerika dan geopolitik; Erdoğan akan mengangkat isu Palestina; sementara para pemimpin lain seperti Afrika Selatan, Kazakhstan, hingga Uzbekistan membawa agenda regional masing-masing.
Prabowo dapat tampil berbeda: menghadirkan narasi inklusivitas, optimisme, solidaritas, dan multilateralisme sebuah visi yang menghubungkan berbagai kutub kepentingan global.
B. Reformasi PBB dan Diplomasi Global
Di Sidang Umum PBB kali ini, isu reformasi tak bisa lagi dihindari. Prabowo berpeluang menekankan tiga hal pokok:
1. Kerja sama antarperadaban lintas generasi untuk menghadapi tantangan global: kesenjangan ekonomi, krisis lingkungan, keamanan manusia, hingga ancaman nuklir.
2. Penguatan posisi Sekretaris Jenderal PBB agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan tidak tersandera veto negara-negara besar.
3. Restrukturisasi Dewan Keamanan PBB dengan menambah representasi peradaban besar dunia, Global South, serta negara-negara kontributor perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.
Gagasan ini tidak hanya bernuansa reformis, melainkan juga membangun positioning Indonesia sebagai pemimpin moral dunia yang menghidupkan kembali semangat Konferensi Asia-Afrika 1955: suara solidaritas Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
C. ASEAN, Islam Moderat, dan Indonesia
Tidak ada negara ASEAN lain yang dijadwalkan berpidato pada sesi hari itu. Maka, Prabowo otomatis membawa suara Asia Tenggara di panggung global. Stabilitas Myanmar, Laut Cina Selatan, hingga arsitektur Indo-Pasifik dapat dibungkus dalam visi Indonesia sebagai primus inter pares di ASEAN.
Selain itu, Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Dalam forum yang sama, Turki dan Qatar akan menyampaikan pandangan dunia Islam dengan nuansa tertentu. Prabowo dapat menempatkan Indonesia sebagai wajah Islam moderat yang inklusif, tidak konfrontatif, tetapi solutif. Dengan demikian, diplomasi Indonesia bukan hanya politik luar negeri, melainkan juga politik peradaban.
D. Pariwisata sebagai Soft Power Global
Di tengah pidato tentang multilateralisme dan reformasi PBB, Prabowo dapat secara cerdas menyisipkan isu pariwisata global. Mengapa? Karena pariwisata bukan sekadar sektor ekonomi, tetapi instrumen soft power yang mempererat peradaban, meningkatkan inklusivitas, dan memperkuat solidaritas antarbangsa.
Data Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) menunjukkan, pada 2024 pariwisata menyumbang lebih dari 10% PDB global dan membuka ratusan juta lapangan kerja lintas negara. Pariwisata menjadi “perekonomian rakyat” paling nyata, karena langsung menyentuh masyarakat kecil: dari hotel, kuliner, transportasi, hingga industri kreatif.
Indonesia memiliki modal besar untuk berbicara isu ini: Bali, Mandalika, Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, hingga keajaiban bahari di Raja Ampat adalah magnet global. Dengan memosisikan pariwisata sebagai jembatan perdamaian, Indonesia dapat menawarkan konsep Tourism for Peace and Sustainable Development. Pariwisata berkelanjutan bukan hanya mendatangkan devisa, tetapi juga menumbuhkan saling pengertian antarbangsa, memperkuat ekosistem budaya, dan menjaga kelestarian bumi.
E. Warisan Sejarah dan Masa Depan Diplomasi
Pidato Prabowo juga akan mengingatkan dunia pada tradisi panjang presiden-presiden Indonesia di panggung PBB.
Soekarno (1960) dengan pidato bersejarah To Build the World Anew, memperkenalkan Pancasila dan menolak imperialisme.
Soeharto (1992, 1995) dengan Pesan Jakarta mewakili Gerakan Non-Blok.
Megawati (2001, 2003) menyerukan reformasi mendasar PBB.
Susilo Bambang Yudhoyono (2007–2013) aktif membicarakan perdamaian global.
Joko Widodo (2014–2024), meski absen langsung, tetap menitipkan pesan melalui wakilnya.
Kini, Prabowo hadir dengan perpaduan gaya kepemimpinan intermestik: menyelesaikan masalah dalam negeri sambil menyeimbangkan kepentingan global.
F. Prabowo di Podium Dunia
Indonesia kembali berdiri di podium dunia. Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ini bukan sekadar simbol diplomasi, melainkan momentum untuk menghidupkan kembali tradisi Indonesia sebagai penjaga multilateralisme, pemimpin Global South, dan pelopor perdamaian dunia.
Jika narasi reformasi PBB, inklusivitas antarperadaban, kepemimpinan ASEAN, dan pariwisata sebagai soft power mampu dipadukan dalam satu pidato berkelas dunia, maka Prabowo tidak hanya akan dikenang sebagai Presiden Indonesia, melainkan sebagai negarawan global yang menyalakan harapan baru bagi tatanan internasional. (*)
Discussion about this post