Oleh Budi Rahman Hakim, Ph.D.
Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jalan layang dibangun. Flyover digagas. Proyek stadion direncanakan. Gedung-gedung baru muncul di tengah kota. Banten seakan sedang melaju kencang menuju modernitas. Tapi adakah ruang bagi warga untuk ikut menentukan arah gerak pembangunan itu?
Pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten tampaknya masih nyaman berkutat pada pendekatan top-down. Seakan-akan pembangunan hanya soal beton, aspal, dan angka-angka dalam presentasi PowerPoint. Rakyat, yang katanya “pemilik sah” daerah ini, justru terpinggirkan dari musyawarah. Aspirasi kerap hanya diserap dalam forum formal yang dangkal, tanpa kedalaman dialog. Bahkan suara kritik justru dianggap gangguan, bukan bagian dari cinta pada tanah kelahiran.
Ini bukan semata masalah partisipasi. Ini soal etika kepemimpinan.
Dalam perspektif sufistik, pemimpin bukan sekadar perencana proyek. Ia adalah khadim—pelayan ruhani umatnya. Maka tugas utama pemimpin bukan membangun infrastruktur fisik, tetapi infrastruktur jiwa warga: ruang batin tempat harapan, harga diri, dan partisipasi tumbuh secara bermartabat. Ketika warga merasa diabaikan, ketika suara mereka tak dianggap penting, maka yang rusak bukan cuma kepercayaan, tapi juga koneksi spiritual antara pemimpin dan rakyat.
Konsep khidmah dalam tasawuf bukan retorika. Ia adalah jalan spiritual yang menuntut kerendahan hati, kesediaan mendengar, dan ketulusan untuk hadir dalam denyut kehidupan masyarakat. Tanpa khidmah, pembangunan kehilangan ruh. Ia menjelma menjadi pertunjukan elitis yang hampa makna. Sebagaimana dikritik Imam Ali bin Abi Thalib: “Sebaik-baik pemimpin adalah yang tidak merasa lebih tinggi dari rakyatnya.”
Hari ini, banyak proyek dibangun atas nama kemajuan, tapi tidak mengakar pada kebutuhan batin masyarakat. Kampung-kampung dihimpit oleh beton tanpa ruang terbuka. Warga diusir dari lahan atas nama tata kota. Anak-anak muda bingung karena tiada ruang berekspresi yang disediakan negara. Infrastruktur fisik menjulang, tapi infrastruktur sosial dan ruhani keropos.
Pembangunan sejati tidak hanya diukur dari jumlah jalan yang diaspal atau tower yang menjulang, tapi dari seberapa dalam ia menyentuh kehidupan batin rakyat. Apakah pembangunan itu menghadirkan keadilan? Apakah ia memberi harapan bagi yang selama ini terpinggirkan? Apakah ia menguatkan kohesi sosial?
Kita butuh keberanian politik untuk menata ulang logika pembangunan di Banten. Bukan menolak kemajuan, tapi memulainya dari bawah: dari dengar suara kampung, dari melihat wajah petani, dari menanyakan apa arti “maju” bagi mereka yang selama ini tak pernah duduk di meja pengambil keputusan.
Pembangunan bottom-up bukan sekadar jargon partisipasi. Ia adalah ekspresi dari akhlak politik yang menjunjung martabat manusia. Dalam kerangka sufistik, ini adalah bagian dari mujahadah—melawan ego kekuasaan yang ingin cepat-cepat meninggalkan rakyat demi ambisi proyek besar.
Seyogianya setiap proyek pembangunan diuji dengan dua pertanyaan mendasar: apakah ini dibutuhkan oleh masyarakat paling rentan? dan apakah warga turut diajak bicara sejak awal? Jika jawabannya tidak, maka sebesar apa pun proyek itu, ia tetap cacat secara etis dan ruhani.
Kini saatnya para pemimpin di Banten—baik di provinsi maupun di tingkat kota/kabupaten—menata ulang orientasi. Dengarkan suara warga yang sunyi. Libatkan kelompok yang tak bersuara. Ciptakan forum musyawarah yang nyata, bukan sekadar formalitas serapan aspirasi.
Membangun infrastruktur jiwa berarti menguatkan simpul-simpul kepercayaan, empati, dan penghargaan terhadap martabat warga. Karena dari situlah muncul energi sosial yang akan menopang keberhasilan pembangunan fisik apa pun.
Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ahmad Shohibul Wafa Tajul Arifin dalam Tanbih: “Pemimpin sejati adalah yang hatinya dekat dengan Allah dan langkahnya dekat dengan umat.” Itulah jalan khidmah, jalan spiritual yang harusnya menjadi pondasi pembangunan Banten hari ini.***
Discussion about this post