JAKARTA, BANPOS – Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung penuh langkah Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta yang melakukan penyegelan terhadap operator parkir tanpa izin bersama Dinas Perhubungan (Dishub).
“Ya kalau orang parkir atau siapapun yang parkir kemudian tidak berizin di segel ya pantas aja,” tegas Pramono di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Kamis (18/9/2025).
Baca Juga
Gubernur menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan dukung selalu langkah DPRD maupun Dishub dalam penertiban.
“Dan saya memberikan support sepenuhnya untuk itu,” ucapnya.
Sebelumnya, Pantauan RM.id di lokasi, rombongan Pansus Perpakiran DPRD DKI Jakarta bersama Dishub DKI menyegel dua lokasi yakni Ruko Graha Mas Pemuda, di Rawamangun, Jakarta Timur dan parkiran Apartemen Menara Cawang, Rabu (17/9/2025).
Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter menyatakan Inspeksi Mendadak (sidak) dilakukan untuk mengawasi parkir liar yang meresahkan masyarakat dan menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dalam jumlah besar.
“Kami selaku perwakilan dari DPRD, fungsi pengawasan melalui Pansus Perparkiran, kami datang ke sini untuk menyampaikan bahwa memastikan setiap kebijakan perparkiran berjalan sesuai dengan aturan,” tegas Jupiter di apartemen Menara Cawang, Rabu (17/9/2025).
Ia mengatakan, praktik parkir illegal bukan hanya merugikan masyarakat tapi juga mengurangi potensi PAD DKI Jakarta dari sektor perparkiran. Pihaknya menyoroti adanya kebocoran lebih dari 70 persen dari potensi pendapatan daerah akibat praktik nakal ini.
“Potensi kerugian pendapatan asli daerah sekitar Rp 700 miliar per tahun dari sisi pendapatan sektor perparkiran,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Adji Kusambarto mengatakan pihaknya telah melakukan segel 24 mesin parkir milik operator karena tidak berizin.
“Yang disegel sudah cukup banyak ya, sekitar di atas 20 lokasi, hari ini ada empat lokasi, kemudian untuk yang tidak berizin karena ini kita masih berjalan terus dengan Pansus jadi datanya masih berjalan,” ujarnya, Rabu (17/9/2025).
Menurut Siti (32) warga setempat yang parkir di daerah setempat mengatakan jangan sampai bikin pelanggan susah untuk cari parkir.
“Menurut saya bagus Dishub dan DPRD turun tangan. Kalau parkirnya ilegal kan merugikan masyarakat dan pemerintah juga. Yang penting nanti jangan sampai bikin pelanggan susah cari parkir,” ujar Siti.
Seragam dengan Siti, Andi (50), warga Cawang juga menambahkan untuk harus ditindak semuanya.
“Bagus kalau pemerintah tegas. Tapi jangan hanya segel di beberapa tempat aja, harus ditindak semuanya. Kalau nggak, nanti muncul lagi di tempat lain. Harapan saya, penertiban ini berkelanjutan,” tambah Andi. (*)
Discussion about this post