CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memastikan tidak akan memangkas belanja wajib seperti gaji dan tunjangan ASN maupun Non ASN dalam APBD Perubahan 2024.
Selain itu, kebutuhan dasar seperti listrik, air, internet, telepon, honor RT/RW, honor kader, Beasiswa Juare dan guru madrasah juga dipastikan aman hingga Desember.
Plt Kepala Bappedalitbang Kota Cilegon, Syafrudin, menjelaskan bahwa langkah rasionalisasi belanja dilakukan karena realisasi pendapatan tahun 2024 jauh dari target.
Kondisi tersebut membuat Pemkot harus menyesuaikan belanja agar tidak menimbulkan utang baru.
“Yang pertama kita pastikan belanja pegawai aman sampai Desember. Kebutuhan rutin kantor seperti listrik dan air juga tetap terjaga. Termasuk beasiswa, itu prioritas yang kita pertahankan,” ujar Syafrudin, Kamis (18/9).
Menurutnya, hasil evaluasi Gubernur Banten atas APBD Perubahan meminta Pemkot menyesuaikan pendapatan dan belanja secara realistis.
“Berdasarkan perbandingan antara pendapatan dengan belanja ada selisih sekitar Rp124 miliar, itu yang kita rasionalisasi,” jelasnya saat diwawancarai awak media.
Syafrudin menegaskan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah diminta menyisir kegiatan yang tidak penting agar dipangkas, sementara program prioritas sesuai visi misi Walikota tidak boleh disentuh.
“Jangan sampai terbalik, yang penting malah dirasionalisasi, yang tidak penting dipertahankan,” tegasnya.
Sementara itu, Walikota Cilegon, Robinsar, menyatakan langkah ini ditempuh agar keuangan daerah tidak mengalami defisit seperti tahun lalu.
“Di perubahan ini kita lakukan langkah konkret, mengefisiensikan anggaran dengan pemangkasan Rp124 miliar. Tujuannya agar Cilegon terhindar dari defisit,” ujarnya.
Menurut Robinsar, rasionalisasi belanja dilakukan sejalan dengan rekomendasi Gubernur Banten. Pendapatan daerah juga akan ditargetkan lebih realistis sesuai potensi.
“Kami tidak lagi bicara asumsi tanpa dasar. Target yang terlalu tinggi kita turunkan, yang berpotensi kita naikkan. Semua harus berbasis data riil,” katanya.
la menegaskan, belanja pendidikan dan kesehatan tidak akan dipangkas.
Pemangkasan hanya menyasar kegiatan fisik yang bisa ditunda serta kegiatan seremonial yang dinilai tidak mendesak.
“Untuk pelayanan dasar tidak ada pemangkasan. Seremonial juga sudah kita kurangi. Fokus kita pemulihan keuangan daerah, agar 2026 Pemkot bisa bekerja lebih optimal,” tandas Robinsar. (*)
Discussion about this post