SERANG, BANPOS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten diminta tidak tutup mata terkait dengan persoalan sampah yang dialami kota/kabupaten se-Provinsi Banten.
Bahkan, intervensi dalam hal kebijakan anggaran pun diminta untuk dapat dilakukan, mengingat anggaran ideal untuk menyelesaikan masalah sampah perlu sebesar tiga persen dari APBD.
Baca Juga
Peneliti dan Pegiat Lingkungan Saung Hijau Indonesia (SAHID), M. Ridho Ali Murtadho, mengatakan bahwa persoalan sampah di Provinsi Banten sudah harus di tangani dengan bijak. Kata dia, Kepala Daerah harus segera mencari solusi yang tepat agar Banten menjadi bebas sampah.
“Belum adanya sistem pengelolaan sampah yang baik menjadi pekerjaan bagi pemerintah Provinsi Banten. Selain sistem, banyaknya daerah di Provinsi Banten belum mempunyai tempat pengelolaan sampah, seperti di Kabupaten Serang, sampai saat ini masih belum ada tempat pengelolaan sampah,” ungkapnya, Minggu (15/9).
Ridho mengatakan, Gubernur Banten harus cepat mengambil langkah agar persoalan sampah tidak berlarut larut.
Dirinya juga mengungkapkan, untuk dapat mengelola sampah yang baik perlu ada inovasi teknologi serta sistem yang baik. Keterlibatan masyarakat juga harus ada dalam pengelolaannya,
“Seperti yang diterapkan di beberapa daerah seperti Bali. Bali mempunyai sistem pengelolaan sampah yang kuat dengan membuat kebijakan strategi daerah (Jastrada) serta menerapkan konsep zero waste, dengan pemanfaatan pengolahan sampah menjadi bahan berguna. Kerjasama antar pihak menjadi nilai kebersihan di Bali, keterlibatan aktif masyarakatnya membuat Bali menjadi provinsi yang baik dalam pengelolaan sampahnya,” jelasnya.
Dalam mencapai itu, lanjutnya, memang perlu anggaran yang besar. Akan tetapi, dengan melihat pendapatan daerah Provinsi Banten saat ini, seharusnya Banten bisa jauh lebih baik dalam pengelolaan sampahnya.
“Jika persoalan sampah dikembalikan ke daerah. Maka Pemprov juga jangan lepas tangan, harus mengawal dan membantu anggaran khusus untuk penanganan sampah di kabupaten dan kota,” terangnya
Ridho memaparkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Secara empirik, anggaran pengelolaan sampah yang baik itu yakni 3 persen dari APBD.
“Perlu keseriusan dari gubernur dalam menjawab persoalan ini, seharusnya pa Andra bisa mengeluarkan anggaran untuk persoalan ini, seperti yang di rekomendasikan kementrian LH minimal 3 persen dari nilai APBD daerah untuk pengelolaan sampah,” tegasnya.
“Saya rasa 3 persen ini masih kurang untuk di Provinsi Banten, minimal 10 persen untuk bisa menjawab persoalan sampah ini, karena masih banyaknya dan belum ada nya infrastruktur yang memadai dalam pengelolaan sampah di Banten,” tandasnya. (*)
Discussion about this post