SERANG, BANPOS – Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi menegaskan program ketahanan pangan di wilayahnya bukan sekadar agenda pembangunan, melainkan jalan utama untuk memastikan kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Ia menjelaskan kebijakan itu dijalankan sesuai arahan Gubernur Banten Andra Soni yang mengintegrasikan program ketahanan pangan ke dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto dan RPJMD Provinsi Banten.
“Ekstensifikasi kami lakukan dengan pencetakan sawah swadaya bersama dunia usaha hingga pemanfaatan lahan Perhutani untuk padi gogo. Sementara, intensifikasi melalui penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi, serta alat dan mesin pertanian,” kata Deden dalam keterangannya di Kota Serang, Banten, Jumat (12/09/2025).
Deden mewakili Pemerintah Provinsi Banten dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) se-Pulau Jawa terkait pertumbuhan ekonomi yang digelar Bank Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (11/9/2029).
Menurut Deden, keberhasilan program pangan tidak hanya diukur dari produksi padi, tetapi juga dari kenaikan pendapatan petani.
Ia menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi pupuk agar keuntungan tidak hanya dinikmati distributor.
“Petani harus mendapatkan margin keuntungan yang layak,” ujarnya.
Ia mencontohkan pembangunan jalan usaha tani sepanjang 7,5 kilometer di Desa Cipedang, Kecamatan Wanasalam, Lebak, yang mampu menekan biaya angkut panen.
“Sebelum jalan dibangun, biaya angkut dari 3.000 hektare lahan mencapai Rp8 miliar per musim. Setelah ada jalan, biayanya hanya sekitar Rp2 miliar. Ada efisiensi Rp6 miliar yang langsung menambah keuntungan petani,” katanya.
Produksi padi Banten tercatat 1,501 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2024. Tahun 2025 diproyeksikan naik ke 1,73 juta ton, bahkan ditargetkan menembus 1,85 juta ton.
Dengan capaian itu, Banten berada di posisi kedelapan sebagai provinsi produsen padi terbesar nasional.
Pemprov Banten juga telah menyiapkan anggaran khusus ketahanan pangan Rp8,8 miliar dalam APBD Murni 2025 dan tambahan Rp4,3 miliar dalam APBD Perubahan 2025. Dana ini dialokasikan untuk benih, pupuk, alsintan, peningkatan kapasitas petani, hingga infrastruktur pertanian.
Deden optimistis sinergi pemerintah daerah, pusat, perbankan, dan dunia usaha akan membuat program pangan di Banten semakin kokoh.
Ia pun menekankan tujuan utama yang dikejar adalah meningkatnya kesejahteraan petani.
“Kalau petani sejahtera, masyarakat terjamin kebutuhan pangannya, dan ekonomi daerah ikut tumbuh. Itu yang kami perjuangkan,” tuturnya.(ANTARA)
Discussion about this post