JAKARTA, BANPOS – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkuat skema pembiayaan alternatif untuk Program 3 Juta Rumah.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam menyukseskan program ini.
“Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dengan Bappenas, kegiatan-kegiatan maupun program yang mengintegrasikan seluruh dukungan pendanaan dan pembiayaan untuk Program 3 Juta Rumah yang diselaraskan dengan RPJMN, disesuaikan dengan prinsip-prinsip Bappenas maupun PKP,” ujar Didyk dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.
Dalam rangka percepatan program pembangunan 3 juta rumah, Kementerian PKP melakukan rapat koordinasi lanjutan bersama Bappenas dengan fokus pada dukungan pembiayaan non-APBN dan pinjaman luar negeri.
Melalui rapat ini, Kementerian PKP berharap tercipta sinergi yang lebih kuat dalam penyusunan rencana kerja, pemetaan kebutuhan anggaran, serta koordinasi teknis yang mendukung percepatan pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indonesia.
Selain mengupayakan dukungan melalui APBN, Kementerian PKP melihat adanya peluang optimalisasi sumber pendanaan alternatif.
Pemanfaatan instrumen pembiayaan berupa pinjaman luar negeri, investasi asing, dan skema inovatif lainnya diharapkan mampu memberikan dukungan tambahan dalam percepatan Program 3 Juta Rumah.
Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PKP juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan Non-APBN, di antaranya meliputi Redesain (Redesign) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Kemudian Kredit Program Perumahan, Pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia, Program Gotong Royong/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibilty atau CSR) serta fasilitasi regulasi.
Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Astacita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah. (*)
Discussion about this post